Atasi Covid-19, Belanja Barang/Jasa dan Belanja Modal di APBD Kutim Dipangkas 50 Persen
Sangatta…Setelah mentri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menkeu Sri Mulyani menandatangani surat keputusan bersama (SKB) pada 9 April 2020 lalu, dengan Nomor 119/2813/sj Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020, Nampaknya membuat seluruh Pemerintah Daerah (Pemda) di Indonesia, termaksud Kutim diminta untuk melakukan penyesuaian angaran secara menyeluruh seperti rasionalisasi belanja barang/jasa sekurang-kurangnya 50 persen dan rasionalisasi belanja modal sebesar 50 persen.
Menanggapi hal tersebut Sekretaris Kabupaten Kutai Timur Irawansyah mengaku bahwa berdasarkan SKB mentri Dalam Negeri dan Menkeu, Pemkab Kutim akan tetap melakukan rasionalisasi belanja barang/jasa sekurang-kurangnya 50 persen.
“Terutama yang digunakan untuk perjalan dinas, barang pakai habis untuk keperlian kantor, cetak dan penggandaan, pakaian dinas, pemeliharaan, perawatan kendaraan bermotor, sewa bangunan, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, jasa kantor, jasa konsultasi, tenaga ahli, uang yang diserahkan pada pihak ketiga, paket rapat, hingga sosialisasi”. Jelasnya
Sementara untuk belanja modal juga dirasionalisasi sekurang-kurangnya sebesar 50 persen dengan memangkas anggaran pengadaan kendaraan dinas, mesin dan alat berat, tanah, renovasi ruangan atai gedung, pembangunan gedung, dan belanja infrastruktur lain yang masih bisa ditunda hingga tahun selanjutnya.
“dari sisi belanja, pemerintah pusat juga memerintahkan Pemkab Kutim untuk memangkas tunjangan tambahan, tunjangan kinerja, dan insentif sejenis bagi ASN Pemda agar tidak melebih nominal yang ada di pemerintah pusat. Honorarium kegiatan, honorarium pengelola dana BOS, dan pemberian uang lembut juga perlu dikendalikan atau dikurangi”. Jelasnya
Lebih lanjut menurut Irawansyah hasil penghematan belanja dan penyesuaian pendapatan tersebut rencanannya akan dialokasikan untuk belanja bidang kesehatan, social safety net, dan penanganan dampak ekonomi Covid-19. (ADV/Kominfo)
