Wujudkan Pemerataan Pembangunan, Novel ; 18 Kecamatan dan 141 Desa Perlu Perhatian Pemerintah

Anggota DPRD Kutim, dr. Novel Tyty Paembonan, M.Si

SANGATTA – Pemerataan pembangunan di 18 kecamatan dan 141 desa di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menjadi perhatian Anggota DPRD Kutim, dr. Novel Tyty Paembonan, M.Si. Ia menilai pemerintah daerah perlu lebih cermat menentukan prioritas pembangunan agar kebutuhan masyarakat di setiap wilayah dapat terakomodasi secara adil dan proporsional.

Menurut Novel Tyty Paembonan, pembangunan tidak seharusnya hanya berorientasi pada pelaksanaan kegiatan, tetapi harus mempertimbangkan kebutuhan paling mendesak di masing-masing wilayah. Karena itu, pemerintah perlu melihat kondisi dan persoalan yang dihadapi masyarakat sebelum menetapkan program.

“Harusnya pemerintah lebih jeli menghitung kebutuhan 18 kecamatan dan 141 desa. Paling tidak, ada prioritas dari masing-masing wilayah. Apa yang diperlukan masyarakat di sana harus benar-benar dilihat,” kata Novel Tyty Paembonan saat ditemui di Sekretariat DPRD Kutim belum lama ini

Politikus Partai Gerindra itu mencontohkan persoalan jalan poros di wilayah Muara Bengkal dan Muara Ancalong yang kerap menjadi perhatian ketika musim hujan. Menurutnya, persoalan tersebut semestinya menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan prioritas pembangunan.

“Muara Bengkal dan Muara Ancalong itu selalu muncul ketika musim hujan, terutama persoalan jalan poros. Banyak orang terjebak di sana. Itu sebenarnya sudah menjadi indikasi bahwa ada kebutuhan yang harus diprioritaskan,” ujarnya.

Ia menegaskan, pemerataan pembangunan perlu memperhatikan beberapa aspek, termasuk jumlah penduduk dan fungsi infrastruktur yang dibangun. Dengan pertimbangan tersebut, alokasi pembangunan diharapkan tidak hanya merata secara wilayah, tetapi juga sesuai kebutuhan masyarakat.

“Intinya pemerataan yang adil dan proporsional. Kita juga harus melihat jumlah penduduk dan fungsi pembangunan itu. Tentu banyak perhitungan yang harus dilakukan,” katanya.

Novel menilai kebutuhan dasar seperti air bersih, listrik, jalan, layanan kesehatan, dan pendidikan harus menjadi perhatian utama pemerintah daerah.

“Saya kira kebutuhan dasar itu yang paling penting, mulai dari air bersih, listrik, infrastruktur jalan, layanan kesehatan sampai pendidikan,” tuturnya. (ADV/*)