
Komisi C DPRD Kutim Minta Pemkab Segera Selesaikan Persoalan Lahan yang Hambat Akses Pembangunan Pelabuhan Kenyamukan
SANGATTA – Persoalan lahan yang belum terselesaikan di kawasan Pelabuhan Kenyamukan Sangatta, Kabupaten Kutai Timur (Kutim), nampaknya masih menjadi kendala dalam pelaksanaan pembangunan. Pasalnya, akses menuju lokasi dilaporkan sempat ditutup masyarakat karena persoalan pembayaran lahan yang belum dituntaskan pemerintah.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutim sekaligus Ketua Komisi C, Ardiansyah, mengatakan kondisi tersebut membuat pelaksana proyek mengalami kesulitan untuk melintas menuju kawasan pekerjaan. Padahal, kegiatan pembangunan di lokasi tersebut telah berjalan.
“Sampai saat ini saya lihat aksesnya masih ditutup masyarakat. Karena memang kewajiban pemerintah belum selesai, terutama ada lahan menuju ke sana yang menurut masyarakat belum terbayar,” kata Ardiansyah kepada sejumlah awak media di Sekretariat DPRD Kutim, belum lama ini.
Ia menjelaskan, penutupan akses tersebut berdampak langsung terhadap aktivitas pelaksana pekerjaan. Kontraktor yang bertugas di kawasan pelabuhan menjadi kesulitan membawa kebutuhan pekerjaan karena jalur menuju lokasi belum dapat digunakan secara leluasa.
“Pelaksana masih kesusahan untuk melintas ke sana karena aksesnya ditutup. Itu yang akhirnya menjadi kendala,” ujarnya.
Ardiansyah mengungkapkan, Komisi C telah menerima informasi mengenai persoalan tersebut. Namun, pihaknya tidak dapat mengambil tindakan secara langsung karena persoalan pembayaran lahan merupakan kewenangan pemerintah daerah melalui perangkat daerah terkait.
“Kami kemarin juga sudah dikabari, tetapi tidak bisa bertindak banyak karena itu sudah menjadi urusan pemerintah dan dinas terkait,” jelasnya.
Sebagai tindak lanjut, Komisi C mengarahkan agar persoalan tersebut segera dikoordinasikan dengan Dinas Pekerjaan Umum (PU) untuk mengetahui perkembangan penyelesaian kewajiban pemerintah terhadap lahan yang dipersoalkan masyarakat.
“Kemarin kami arahkan untuk koordinasi ke Dinas PU. Bagaimana tindak lanjutnya, itu yang perlu dipastikan,” katanya.
Menurut Ardiansyah, penyelesaian persoalan lahan perlu segera dilakukan agar tidak terus menghambat pekerjaan yang telah berjalan. Ia menilai perlu ada kejelasan antara penyelesaian kewajiban pemerintah dengan pelaksanaan pembangunan di lapangan.
“Karena pekerjaan sudah dikerjakan. Masa persoalan lahannya belum selesai juga. Itu yang menjadi kendalanya,” pungkasnya. (ADV/*)





