Ketua DPRD Kutim Jimmi Dorong Penyelesaian Status Guru Honorer, Harapkan Kebijakan Pusat Berikan Kesempatan Setara PPPK

Foto : Ketua DPRD Kutim, Jimmi, saat diwawancarai sejumlah awak media

SANGATTA – Ketua DPRD Kabupaten Kutai Timur, Jimmi, mendorong adanya solusi terhadap persoalan status kepegawaian guru honorer yang belum mendapatkan kepastian pengangkatan.

Menurutnya, pemerintah perlu memberikan perhatian kepada tenaga pendidik yang telah mengabdikan diri, tetapi masih menghadapi kendala dalam proses administrasi kepegawaian.

Hal tersebut disampaikan Jimmi saat diwawancarai di Gedung Serba Guna (GSG), belum lama ini

Jimmi mengatakan bahwa salah satu persoalan yang muncul berkaitan dengan proses administrasi pendaftaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Ia menyebut adanya tenaga pendidik yang mengalami kendala akibat keterlambatan penyelesaian administrasi.

“Kemarin kan katanya keterlambatan administrasi terkait dengan pendaftaran di PPPK,” ujar Jimmi.

Menurutnya, persoalan administrasi tersebut perlu mendapatkan perhatian agar tidak menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan bagi tenaga pendidik.

Jimmi berharap pemerintah pusat dapat menghadirkan kebijakan yang memberikan kesempatan lebih luas bagi guru honorer untuk memperoleh status kepegawaian yang lebih baik.

“Ke depan ada kebijakan dari pemerintah pusat, mulai pemerintah daerah itu bisa dirangkul menjadi bagian daripada guru yang setara dengan PPPK,” jelasnya.

Ia menilai kebijakan yang berpihak kepada tenaga pendidik sangat diperlukan untuk menjaga keberlangsungan pelayanan pendidikan.

Selain persoalan status kepegawaian, Jimmi juga menyinggung pentingnya peningkatan kesejahteraan guru honorer.

Menurutnya, pengabdian para guru perlu mendapatkan penghargaan yang sebanding dengan tanggung jawab mereka.

“Kita berharap bisa sampai ukuran UMR itu untuk insentif para guru, terutama guru honorer yang ada,” ungkapnya.

Sebagai informasi, pengelolaan aparatur sipil negara diatur melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.

Sementara itu, pengangkatan PPPK harus mengikuti mekanisme seleksi dan ketentuan yang ditetapkan pemerintah.

Jimmi berharap koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dapat menghasilkan solusi yang memberikan kepastian bagi tenaga pendidik di Kutai Timur. (ADV/*).