
Ketua DPRD Kutim Jimmi Harapkan Realisasi Dana Transfer Meningkat pada 2027, TAPD Terus Upayakan Komunikasi dengan Pusat
SANGATTA – Ketua DPRD Kabupaten Kutai Timur, Jimmi, berharap realisasi dana transfer dari pemerintah pusat dapat meningkat pada tahun anggaran 2027.
Harapan tersebut muncul menyusul kondisi keuangan daerah yang menghadapi tekanan akibat belum optimalnya penerimaan dana transfer pada tahun berjalan.
Saat diwawancarai di Gedung Serba Guna (GSG), belum lama ini, Jimmi mengatakan bahwa pemerintah daerah masih berupaya melakukan komunikasi dengan pemerintah pusat.
Menurutnya, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) memiliki peran penting dalam menyampaikan kondisi dan kebutuhan fiskal Kutai Timur.
“Paling tidak sampai sekarang ini kan pihak TAPD masih berupaya untuk melakukan diplomasi ke sana,” kata Jimmi.
Ia menjelaskan bahwa upaya tersebut diperlukan agar pemerintah pusat dapat mempertimbangkan kondisi keuangan daerah dalam menentukan realisasi penyaluran anggaran.
Namun, Jimmi mengakui bahwa waktu yang tersisa menjelang berakhirnya tahun anggaran 2026 menjadi salah satu kendala.
Menurutnya, kemungkinan realisasi seluruh dana yang diharapkan pada tahun berjalan semakin terbatas.
“Tapi kita lihat mungkin kemungkinan batas waktunya kan sudah tidak memungkinkan,” ujarnya.
Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah perlu menyiapkan langkah antisipasi dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran tahun berikutnya.
Jimmi berharap pemerintah pusat dapat memberikan kepastian mengenai dana yang belum tersalurkan sehingga pemerintah daerah memiliki dasar perencanaan yang lebih jelas.
“Mudah-mudahan tahun depan bisa direalisasikan, paling tidak di atas 50 persen,” ungkapnya.
Sebagai data pendukung, pengelolaan keuangan daerah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Dalam penganggaran daerah, kepastian pendapatan menjadi salah satu faktor penting untuk menjaga keseimbangan antara penerimaan dan belanja pemerintah.
Jimmi berharap komunikasi yang dilakukan TAPD dapat menghasilkan perkembangan positif, sehingga pelaksanaan pembangunan pada 2027 tidak semakin terbebani keterbatasan fiskal. (ADV).





