Permudah Aspirasi Warga hingga Pelosok, Setwan Kutim Siapkan Aplikasi Sapa Dewan Berbasis Geospasial

Foto : Sekretaris Dewan (Sekwan) Kutim, Jainuddin

Sangatta – Sekretariat Dewan (Setwan) Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) bersiap meluncurkan Sistem Aplikasi Pelayanan Kedewanan atau Sapa Dewan pada Desember 2026. Aplikasi ini dirancang untuk mempercepat penjadwalan agenda dewan sekaligus membuka kanal pengaduan masyarakat berbasis titik koordinat geospasial.

Sekretaris Dewan (Sekwan) Kutim, Jainuddin, mengatakan aplikasi tersebut saat ini sudah rampung dan tengah memasuki tahap penyempurnaan akhir. Melalui fitur pengaduan geospasial, warga di wilayah jauh seperti Sandaran tidak perlu lagi mengeluarkan biaya besar untuk datang ke Sangatta hanya demi menyampaikan keluhan infrastruktur.

“Misalnya ada jalan rusak di Sandaran, warga bisa langsung foto dan masukkan ke Sapa Dewan. Titik koordinatnya langsung terlihat, lalu informasinya otomatis diteruskan ke anggota dewan dari daerah pemilihan tersebut serta komisi yang membidangi,” ujar Jainuddin saat ditemui di ruang kerjanya, belum lama ini.

Jainuddin menjelaskan, seluruh proses tindak lanjut laporan akan terpantau secara transparan di dalam sistem, sehingga masyarakat dapat mengetahui sejauh mana aspirasi mereka diproses. Selain pengaduan publik, Sapa Dewan juga membenahi tata kelola internal jadwal rapat Badan Musyawarah (Banmus), seperti Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU).

Selama ini, informasi jadwal kegiatan dewan kerap disampaikan melalui pesan singkat yang berisiko terlewat. Melalui aplikasi baru ini, anggota dewan akan mendapatkan notifikasi pengingat otomatis sekaligus akses arsip resume dan notulen rapat-rapat sebelumnya agar pembahasan berkelanjutan tidak kehilangan jejak.

Untuk mengoperasikan sistem tersebut, Setwan Kutim menyiapkan lebih dari 10 operator internal yang ditempatkan di Media Center bersama pengelolaan PPID unit, JDIH, Satu Data, dan SPAN Lapor. Para operator tersebut akan mendapatkan pelatihan khusus dari Universitas Indonesia (UI).

“Kita harapkan ke depannya kinerja dewan semakin terbantu dengan perubahan budaya kerja ini. Namun, tetap ada batasan otorisasi dan SOP mengenai informasi mana yang bisa dipublikasikan untuk umum dan mana yang khusus internal,” tutup Jainuddin. (ADV/*)