Dishub Kutim Siapkan Tim Gabungan Tertibkan Jam Operasional Kendaraan Berat Masuk Kota

Foto ; Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Dishub Kutim, Abdul Muis

SANGATTA – Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) berencana kembali menerjunkan tim gabungan untuk mengawasi dan menindak kendaraan angkutan berat yang melintas masuk ke wilayah kota di luar jam operasional. Langkah ini disiapkan guna menegakkan Peraturan Bupati (Perbup) yang telah mengatur pembatasan jam melintas kendaraan bertonase besar pada jam sibuk.

Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Dishub Kutim, Abdul Muis, menjelaskan bahwa selama tahun 2026 pihaknya belum menurunkan tim penjagaan secara penuh karena keterbatasan anggaran. “Memang tahun ini kita tidak melaksanakan penjagaan secara tim, namun staf dari kantor tetap turun di pintu masuk sebatas memberikan sosialisasi karena kewenangan penindakan tidak ada di kami tanpa pendampingan,” ujar Abdul Muis saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (17/11/2026).

Berdasarkan Perbup yang berlaku, kendaraan angkutan berukuran 20 feet dilarang melintas pada jam padat lalu lintas, yakni pukul 06.00 hingga 09.00 pagi serta pukul 15.00 sore hingga 23.00 malam. “Untuk yang 20 feet, pukul 06.00 sampai 09.00 pagi tidak boleh lewat karena crowded, pukul 09.00 sampai 15.00 sore bisa lewat, lalu pukul 15.00 sore sampai 23.00 malam tidak boleh lewat lagi,” jelasnya.

Sementara itu, pembatasan lebih ketat diberlakukan bagi kendaraan berukuran 40 feet yang hanya diperbolehkan melintas pada malam hingga dini hari. “Kalau yang 40 feet, baru bisa lewat mulai pukul 23.00 malam ke atas hingga pukul 06.00 pagi, sedangkan di luar jam itu tidak diperbolehkan,” terangnya.

Abdul Muis berharap dukungan anggaran ke depan dapat terealisasi agar tim terpadu dapat segera bertugas melakukan penjagaan sekaligus penegakan sanksi di lapangan. “Mudah-mudahan ke depannya ada anggaran untuk menurunkan lagi tim yang terdiri dari Satlantas, TNI, Satpol PP, dan Dishub guna melakukan penjagaan serta penegakan sanksi sesuai Peraturan Bupati,” pungkasnya. (ADV/*)