DPRD Kutim Dorong Percepatan Pembangunan Jalan Menuju Desa Sekerat, Sejumlah Perusahaan Sepakat Berbagi Tanggung Jawab

Foto : Ketua Komisi C DPRD Kutim, Ardiansyah saat menghadiri rapat percepatan pembangunan infrastruktur jalan menuju Desa Sekerat, Kecamatan Bengalon.

SANGATTA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) terus mendorong percepatan pembangunan infrastruktur jalan menuju Desa Sekerat, Kecamatan Bengalon. Upaya tersebut dilakukan melalui koordinasi bersama sejumlah perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut untuk mempercepat penyelesaian akses jalan masyarakat.

Ketua Komisi C DPRD Kutim, Ardiansyah, mengatakan pihaknya telah menggelar pertemuan bersama manajemen sejumlah perusahaan guna membahas penyelesaian ruas jalan dari Simpang Tiga Blok Beruang menuju Desa Sekerat.

Pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan awal mengenai pembagian tanggung jawab penanganan jalan yang akan dilaksanakan oleh masing-masing perusahaan.

“Alhamdulillah, hari ini kita rapat untuk penyelesaian jalan Simpang Tiga Blok Beruang sampai menuju Desa Sekerat. Kita memanggil beberapa manajemen perusahaan, termasuk KPC, dan sudah membuat kesepakatan bersama,” ujar Ardiansyah saat diwawancarai di Kantor Bupati Kutim, Senin (16/11/2026).

Menurutnya, pembagian tanggung jawab tersebut merupakan langkah konkret untuk mempercepat pembangunan infrastruktur yang selama ini menjadi salah satu kebutuhan masyarakat Desa Sekerat.

Sejumlah perusahaan yang disebut terlibat dalam pembahasan antara lain PT Kaltim Prima Coal (KPC) serta perusahaan lainnya yang memiliki aktivitas operasional di kawasan tersebut.

Dalam pembahasan, KPC disebut mendapatkan bagian penanganan jalan sepanjang sekitar enam kilometer. Sementara itu, beberapa perusahaan lain juga memperoleh pembagian ruas sesuai kesepakatan yang telah dibicarakan.

Ardiansyah menjelaskan, pembagian tersebut diharapkan dapat mempercepat pelaksanaan pekerjaan karena setiap perusahaan telah memiliki tanggung jawab masing-masing.

Meski demikian, pihaknya tidak ingin memaksakan seluruh pekerjaan harus selesai dalam satu tahun apabila kondisi teknis dan kesiapan pelaksanaan belum memungkinkan.

“Harus tahun ini kita membuatnya bertahap. Tapi kalau memang bisa secepatnya, itu lebih baik lagi. Itu harapan kita,” jelasnya. (ADV/*).