APBD 2027 Diproyeksikan Menurun, DPRD Minta Pemkab Kutim Lebih Selektif Belanja

Wakil Ketua 1 DPRD Kutim Sayid Anjas.

Sangatta – Wakil Ketua 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) Sayid Anjas menilai pemerintah perlu segera melakukan efisiensi dan menyesuaikan belanja daerah menyusul proyeksi penurunan APBD 2027 diprediksi akan mengalami penurunan. Kebijakan tersebut dinilai penting agar pengeluaran pemerintah tetap sejalan dengan kemampuan keuangan daerah.

Wakil Ketua 1 DPRD Kutim, Sayid Anjas, mengatakan penurunan proyeksi anggaran membuat pemerintah harus lebih selektif menentukan kegiatan yang akan dibiayai. Belanja daerah perlu disusun berdasarkan skala prioritas dengan mempertimbangkan kewajiban pemerintah dan kebutuhan masyarakat.

“Kalau APBD turun, tentu belanja juga harus dikurangi. Pemerintah harus melakukan efisiensi dan melihat kembali kegiatan mana yang benar-benar menjadi prioritas,” ujar Anjas saat ditemui di Kantor DPRD Kutim belum lama ini

Ia menjelaskan, bahwa belanja yang bersifat wajib, seperti pembayaran gaji pegawai, tidak dapat begitu saja dikurangi. “Namun, sejumlah komponen belanja lainnya perlu disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah,” terangnya

Anjas juga menilai penambahan tenaga kerja baru, termasuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), maupun outsourcing akan semakin sulit dilakukan apabila kemampuan anggaran tidak mencukupi.

“Dengan kondisi anggaran seperti ini, saya rasa untuk menambah tenaga kerja akan sulit. Kalau memang ada belanja yang tidak efisien, pemerintah bisa mengevaluasinya sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah,” katanya.

Terkait Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), Anjas menyebut besaran pembayarannya juga dapat dipengaruhi kemampuan keuangan daerah. Artinya, ketika pendapatan daerah menurun, pemerintah perlu mempertimbangkan kembali kebijakan belanja tersebut.

Sementara mengenai tenaga outsourcing, ia berharap pemerintah tetap mempertahankannya apabila kondisi anggaran memungkinkan. Menurut dia, kebijakan tersebut juga menyangkut keberlangsungan pekerjaan masyarakat.

“Kalau bisa dipertahankan, tentu lebih baik. Bagaimanapun itu menyangkut penghidupan orang. Kalau dikurangi mungkin masih bisa dievaluasi, tetapi kalau sampai dihilangkan tentu akan menjadi persoalan,” ujarnya. (ADV/*)