Terkendala Wewenang Perizinan di Pusat, DPRD Sebut Pemkab Kutim Sulit Maksimalkan Pajak Galian C

Foto : Ketua DPRD Kutim, Jimmi, saat diwawancarai media ini

SANGATTA – Upaya Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) untuk menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna mencapai kemandirian fiskal masih terbentur keterbatasan kewenangan regulasi. Sektor pertambangan mineral bukan logam dan batuan atau Galian C yang dinilai memiliki potensi ekonomi besar, hingga kini belum mampu memberikan kontribusi optimal bagi kas daerah.

Ketua DPRD Kutim, Jimmi, menjelaskan bahwa ruang gerak pemerintah kabupaten dalam memungut pajak dan retribusi daerah sangat sempit. Saat ini, wewenang kabupaten hanya berkutat pada Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), pajak kendaraan bermotor, serta retribusi skala kecil seperti parkir yang nilainya tidak signifikan.

“Kalau bicara kemandirian fiskal, PAD kita masih sangat tipis, baru di bawah Rp500 miliar. Kewenangan formal kita sangat terbatas. Ketika kita ingin mendorong potensi dari sektor Galian C, perizinannya justru terintegrasi dan ditarik ke pemerintah provinsi serta pemerintah pusat melalui sistem OSS,” jelas Jimmi di Kantor DPRD Kutim, belum lama ini.

Ia merinci, dari total 19 komponen perizinan yang disyaratkan untuk operasional Galian C, Pemkab Kutim hanya memiliki kewenangan pada dua aspek awal, yakni penyesuaian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

“Daerah hanya bisa menyiapkan tata ruangnya dan menunjukkan bahwa lokasi tersebut memang memiliki potensi batuan atau koral untuk bahan bangunan, ditambah kewenangan AMDAL. Selebihnya berada di tangan provinsi dan pusat, sehingga potensi pendapatannya belum bisa masuk secara maksimal ke daerah,” tambahnya.

Jimmi membandingkan kondisi tersebut dengan dana bagi hasil royalti batu bara yang mekanismenya sudah jelas, meskipun tetap harus dibagi ke pemerintah provinsi dan kabupaten/kota non-penghasil. Sementara untuk komoditas Galian C yang perputarannya bersifat lokal, daerah justru kehilangan instrumen pungutan akibat rantai perizinan yang berada di luar kendali kabupaten.

“Padahal potensi penjualan batu koral dan material bangunan di Kutim cukup besar. Namun karena kendala wewenang perizinan tadi, belum ada pemasukan yang signifikan ke kas daerah dari sektor tersebut,” ujar Jimmi. Pungkasnya (ADV/*)