DPRD Kutim Siapkan Panja untuk Tuntaskan Persoalan Lahan Pembangunan SMP Filial Kampung Sidrap

Sangatta – DPRD Kabupaten Kutai Timur (Kutim) berencana membentuk panitia kerja (Panja) untuk menyelesaikan persoalan lahan yang berkaitan dengan rencana pembangunan SMP filial di Kampung Sidrap, Kecamatan Teluk Pandan. Langkah ini menjadi bagian dari upaya mendorong realisasi pembangunan sekolah yang ditargetkan pada 2027.

Anggota DPRD Kutim, Rahmadani, mengatakan koordinasi yang telah dilakukan terkait rencana pembangunan sekolah tersebut mendapat respons positif dari pemerintah. Menurut dia, pembahasan sejauh ini berjalan baik, termasuk mengenai persoalan lahan yang berada di kawasan Taman Nasional Kutai (TNK).

“Alhamdulillah, pemerintah merespons dengan baik. Insyaallah, pada 2027 ini pembangunan sekolah akan kita kejar. Untuk persoalan lahan, kami sudah sepakat dengan Ketua Komisi D untuk membentuk tim Panja agar semuanya bisa diselesaikan,” kata Rahmadani saat diwawancarai media ini belum lama ini.

Dia menjelaskan, berdasarkan informasi dari Balai TNK, pemanfaatan kawasan untuk kepentingan pendidikan, fasilitas umum, rumah sakit, musala, hingga jaringan listrik dimungkinkan sepanjang persyaratan perjanjian kerja sama (PKS) diurus.

“Iya, karena dari Balai TNK bilang pendidikan, fasilitas umum, rumah sakit, musala dan listrik itu bebas asal PKS-nya diurus,” terangnya

Lebih lanjut, Rahmadani menilai dengan komitmen bersama terkait pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur di kawasan Taman Nasional Kutai, antara Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, Balai Taman Nasional Kutai (TNK), dan PT PLN (Persero) beberapa waktu lalu, telah ada dapat menjadi pintu masuk untuk menindaklanjuti proses tersebut. Meski demikian, penggunaan lahan untuk fasilitas pendidikan tetap membutuhkan koordinasi dengan Balai TNK dan Dinas Pendidikan Provinsi.

“MoU yang sudah ada itu bisa menjadi pintu masuk. Namun, untuk kepentingan pendidikan, tetap harus dikoordinasikan dan diurus dengan pihak Balai TNK serta Dinas Pendidikan Provinsi,” ujarnya.

Rahmadani menyebut pembahasan mengenai lahan sejauh ini menunjukkan perkembangan positif. Ia berharap pembentukan Panja dapat mempercepat penyelesaian berbagai hal yang masih perlu ditindaklanjuti.

“Insyaallah, pada 2027 kita selesaikan. Harapannya, persoalan lahan tidak lagi menjadi penghambat pembangunan sekolah,” tuturnya. (ADV/*)