Soroti Temuan Berulang, Wabup Kutim Minta Desa Benahi Tata Kelola Keuangan dan Perkuat BUMDes

Sangatta – Wakil Bupati Kutai Timur (Kutim) Mahyunadi meminta pemerintah desa menindaklanjuti evaluasi tata kelola anggaran secara konkret agar tidak lagi terjadi temuan pemeriksaan yang berulang setiap tahun. Penegasan itu disampaikannya saat membuka Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa di Gedung Serba Guna (GSG) kawasan perkantoran Bukit Pelangi, Senin (26/10/2026).

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur ini dibuka secara resmi yang ditandai dengan pemukulan gong oleh Wakil Bupati Kutim. Dalam arahannya, Mahyunadi menyoroti masih adanya kendala administrasi yang terus berulang dari tahun ke tahun, meskipun bimbingan teknis (bimtek) dan pembinaan dari pihak kecamatan telah rutin dilakukan.

“Kita sudah setiap tahun mengadakan berbagai macam workshop dan bimtek, bahkan setahun bisa dua kali. Namun, hasil pemeriksaan selalu bermasalah. Karena itu, melalui workshop ini saya berharap kelemahan dalam perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, maupun pertanggungjawaban harus diidentifikasi dan diperbaiki secara konkret,” tegas Mahyunadi di hadapan para kepala desa.

Menurutnya, keberhasilan pengelolaan keuangan desa tidak semata-mata diukur dari terserapnya anggaran atau lengkapnya dokumen, melainkan dari kesesuaian perencanaan dengan manfaat nyata yang dirasakan warga. Setiap rupiah uang rakyat harus dapat dipertanggungjawabkan dan hasil evaluasinya wajib dijadikan pijakan dalam menyusun perencanaan serta penganggaran tahun 2027.

“Program yang memberikan manfaat nyata perlu dilanjutkan dan ditingkatkan. Sedangkan kegiatan yang belum mencapai sasaran harus dikaji kembali. Susunlah belanja sesuai kemampuan keuangan desa, kebutuhan prioritas masyarakat dan hasil yang hendak dicapai,” ucapnya

Untuk mencegah program yang salah sasaran dan tumpang tindih, Mahyunadi menginstruksikan pemerintah desa memperbarui serta memverifikasi data keluarga miskin dan kelompok rentan melalui pemeriksaan lapangan maupun musyawarah desa. Data tersebut diharapkan terintegrasi hingga tingkat RT ke dalam program Perlinsos Digital agar penyaluran bantuan sosial tepat sasaran.

Selain akuntabilitas anggaran, pemerintah desa didorong menyesuaikan prioritas pembangunan dengan karakteristik wilayah masing-masing baik kawasan pesisir, pertanian, perkebunan, maupun area sekitar pertambangan.

Desa juga diminta tidak hanya bergantung pada Alokasi Dana Desa (ADD), tetapi aktif mengembangkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk menambah pendapatan desa. Salah satu peluang usaha yang dicontohkan Mahyunadi adalah pemanfaatan kuota minimal 5 persen Domestic Market Obligation (DMO) penjualan lokal dari produksi minyak goreng PT IPS (KLK Group).

“Maka Bumdes harus lebih ditingkatkan untuk menambah pundi-pundi keuangan desa yang nantinya di di dipakai untuk bangun desa. Banyak hal-hal yang bisa dikelola oleh badan usaha milik desa. Di PT. IPS, KLK Group tahun ini sudah membuat minyak goreng. Misalnya ,dari minyak goreng yang dibuat itu ada DMO seharusnya. Domestic Market Obligation (DMO). Yang mereka harus wajib menjual kepada lokal minimal 5%. Ini kalau ditangkap oleh Bumdes, jadi jangan berpikir kecil. Kalau ditangkap oleh Bumdes peluang ini maka wilayah sekitar pasti akan mendapatkan hasil jauh lebih besar daripada Anggaran belanja dan pendapatan desa,” ujarnya.

Menutup arahannya, Mahyunadi menekankan pentingnya transparansi anggaran melalui media yang mudah diakses warga, serta sinergi pengawasan antara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Inspektorat, kecamatan, pendamping desa, Badan Pemberdayaan Desa, hingga masyarakat. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu memperkuat kemandirian desa guna mewujudkan visi Kutai Timur yang tangguh, mandiri, dan berdaya saing.

“Evaluasi harus menjadi tanggung jawab bersama. dengan tetap memperhatikan peran dan kewenangan masing-masing sehingga pembinaan dan pengawasan dapat berjalan efektif. Saya berharap seluruh peserta seluruh peserta memanfaatkan workshop ini untuk berdiskusi secara terbuka, menyampaikan kendala yang dihadapi serta merumuskan solusi yang dapat diterapkan di lapangan,” pungkasnya (*)