Ketua DPRD Kutim Dorong Pemanfaatan APBD untuk Percepat Penanganan Karhutla

Sangatta – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) mendorong pemerintah daerah bisa mengoptimalkan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), termasuk mengatasi kendala operasional yang dihadapi petugas di lapangan.

Dorongan tersebut disampaikan Ketua DPRD Kutim setelah mengikuti rapat giat komisi C terkait penanganan karhutla, di Balai Pertemuan Kecamatan Sangatta Utara, Kamis (15/10/2026). Pertemuan itu melibatkan pihak terkait seperti BPBD, termasuk Camat Sangatta Utara dan Camat Sangatta Selatan, dan relawan, serta pihak lainnya untuk membahas kendala penanganan kebakaran serta rencana tindak lanjut.

Ketua DPRD Kutim mengatakan, anggaran penanggulangan bencana sebenarnya tersedia, tetapi penggunaannya perlu dimaksimalkan sesuai kondisi dan regulasi yang berlaku. Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah penetapan status bencana agar dukungan anggaran dapat dioptimalkan.

“Kita menyampaikan ke pemerintah supaya bisa bagaimana pemerintah bisa bisa memaksimalkan APBD yang ada dihubungkan dengan regulasi yang ada dalam dalam peningkatan dalam statusnya tadi ya. Kita berharap ada penanganan secara signifikan yang memang bisa digunakan pada saat situasi-situasi darurat yang mungkin masih belum ditetapkan sebagai status bencana nasional. Tapi kita harapkan ada partisipasi BPBD di sini,” ujarnya.

Ia menegaskan, penetapan status siaga atau darurat merupakan kewenangan pemerintah daerah. DPRD, kata dia, berperan menyampaikan aspirasi dan temuan lapangan sebagai bahan pertimbangan pemerintah dalam mengambil keputusan.

“Itu pemerintah yang mutuskan ya bukan bukan kami. Kami hanya mendorong apa yang kami dapatkan di lapangan,” terangnya

Selain persoalan anggaran, DPRD menyoroti kesulitan bahan bakar minyak (BBM) yang menghambat operasional petugas. Untuk mengatasi kendala tersebut, pihaknya akan berkoordinasi dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) agar kebutuhan BBM untuk penanganan bencana dapat diprioritaskan.

“Yang kita koordinasikan nanti dengan pihak Disperindag. Ini kan harus ada prioritas untuk hal-hal ini kan supaya tidak menjadi satu hambatan karena ini penting untuk keamanan warga dan penanganan penanganan bencana ini secara cepat. Saya kira semua pihak ikut bertanggung jawab,” imbuhnya

Dalam rapat tersebut, turut dibahas anggaran yang tersedia di luar Dana Tidak Terduga (DTT). Ketua DPRD menyebut terdapat dana siaga sekitar Rp20 miliar yang diharapkan dapat dimanfaatkan sebagian sesuai ketentuan untuk mendukung penanganan karhutla.

“Nah, kita kepengin ada izin yang menggunakan itu enggak seluruhnya, tapi ada seperberapanya untuk bisa digunakan,” harapnya

Karena itu, Ia juga menekankan pentingnya koordinasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD), dengan ketua tim sebagai rujukan dalam pengambilan keputusan di lapangan. “ini harus dikoordinasikan supaya bisa saling mendukung,” terangnya (*)