Pandi Widiarto Dorong BPBD Kutim Optimalkan Armada dan Anggaran Bencana di Luar DTT untuk Penanganan Karhutla
Sangatta – Komisi C DPRD Kabupaten Kutai Timur (Kutim) meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) segera mengoordinasikan pemetaan titik api dan memaksimalkan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Langkah konkret dinilai mendesak menyusul kondisi asap yang dikhawatirkan membahayakan kesehatan masyarakat, terutama anak-anak dan balita.
Hal tersebut disampaikan Pandi Widiarto saat memimpin rapat giat komisi C terkait penanganan karhutla di Balai Pertemuan Kecamatan Sangatta Utara, Kamis (15/10/2026). Kegiatan tersebut juga dirangkai dengan penyerahan bantuan kepada posko relawan karhutla di Kecamatan Sangatta Utara dan Sangatta Selatan.
Pandi mengatakan, BPBD merupakan mitra kerja Komisi C sehingga koordinasi akan terus dilakukan untuk menindaklanjuti aspirasi dan keluhan masyarakat terkait kondisi karhutla di Kutim.
Karena itu, Ia meminta BPBD segera mengoordinasikan seluruh titik api yang ada di wilayah Kutim dengan memanfaatkan teknologi yang tersedia agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat.
“Zaman sudah canggih. Kita jangan membutuhkan waktu yang lama. Kita lihat melalui satelit itu sudah bisa kelihatan, kemudian koordinasi dengan camat-camat segera dilakukan,” ujar Pandi saat memimpin rapat
Menurutnya, pertemuan tersebut tidak boleh berhenti pada kegiatan seremonial. Komisi C menginginkan adanya langkah konkret dan tindak lanjut atas berbagai persoalan yang disampaikan dalam rapat, termasuk kebutuhan teknis bagi tim satuan tugas serta tindak lanjut surat keputusan yang diterbitkan camat.
“Kami mau pertemuan ini bukan hanya seremonial, Pak, kami mau langkah konkrit. Saya setuju yang disampaikan teman saya tadi, kita bicara soal hati nurani, Pak, bukan bicara soal siapa bantu apa, tapi kita bicara soal hati nurani kita bagaimana asap ini bisa segera tertangani,” ucapnya
Tak hanya itu, Pandi juga meminta agar armada yang tersedia di BPBD dimaksimalkan. Selain itu, anggaran penanggulangan bencana yang tersedia di luar Dana Tidak Terduga (DTT) diharapkan dapat dioptimalkan untuk mendukung penanganan karhutla.
“Kemudian kalau memang ada anggaran yang berkaitan dengan penanggulangan bencana yang stay di luar DTT, mungkin bisa dioptimalkan,” ucapnya
Bahkan menurut pandi jika diperlukan, Komisi C akan memperjuangkan peningkatan status dari siaga menjadi tanggap darurat agar penanganan dapat dilakukan sesuai kondisi di lapangan.
“Kita jangan menunggu masyarakat demo lagi, jangan menunggu masyarakat sakit lagi, sampai menunggu masyarakat ada yang jadi korban baru kita bergerak. Keluhan masyarakat hari ini harus kita respons segera,” tegasnya.
Sebagai tindak lanjut, Komisi C berencana menggelar rapat dengar pendapat (RDP) di kantor DPRD bersama pihak terkait paling cepat pekan depan. “kami berharap pertemuan lanjutan tersebut nantinya bisa menghasilkan langkah nyata bagi relawan dan masyarakat Kutai Timur dalam menghadapi karhutla,” pungkasnya (*)
