Kawal Program Makan Bergizi Gratis, Bupati Kutim Minta Pengawasan Diperkuat hingga Sanitasi Dapur Penulis
SANGATTA, – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) menyatakan komitmennya dalam mendukung penuh pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Karena itu, pengawasan ketat bakal diterapkan secara menyeluruh, tidak hanya pada ketepatan waktu dan menu, tetapi juga menyasar aspek sanitasi dapur hingga pengelolaan limbah.
Hal tersebut ditegaskan Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman usai mengikuti Rapat Koordinasi Khusus bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Gizi Nasional (BGN) secara virtual dari ruang kerjanya di Sangatta, Kamis (13/8/2026).
Dalam kesempatan itu, Ardiansyah didampingi oleh sejumlah kepala perangkat daerah, di antaranya Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Lingkungan Hidup, Inspektorat, DPPKB, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, serta DPMPTSP.
Ardiansyah menegaskan, sejalan dengan arahan pemerintah pusat dan Surat Edaran Kemendagri, jajaran Pemkab Kutim siap memantau langsung dapur-dapur penyedia makanan.
“Karena sudah ada instruksi, kita bisa turun ke dapur-dapur untuk melakukan pengawasan. Bukan hanya melihat waktu dan cara memasaknya, tetapi sanitasi dapurnya juga harus diperhatikan, termasuk bagaimana limbahnya diolah,” tegas Ardiansyah.
Ia menilai faktor higiene dan pengelolaan limbah sangat penting agar pelaksanaan MBG tidak menimbulkan masalah lingkungan baru. Untuk itu, ia menginstruksikan seluruh perangkat daerah bergerak sesuai kewenangannya.
Dinas Kesehatan difokuskan pada pengawasan kelayakan pangan dan sanitasi, sementara Dinas Lingkungan Hidup mengawal penanganan limbah. Adapun dinas teknis lainnya bertugas menyokong ketersediaan bahan pangan, akurasi data penerima manfaat, hingga ketersediaan infrastruktur penunjang.
“Semua perangkat daerah harus ikut mengawasi sesuai tugasnya masing-masing. Kita ingin program ini tidak hanya berjalan, tetapi benar-benar memenuhi standar gizi, kesehatan, kebersihan, keamanan pangan, dan juga memperhatikan lingkungan,” lanjutnya.
Dalam rapat koordinasi tersebut, Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menekankan agar MBG diukur dari manfaat nyata yang diterima oleh masyarakat, terutama dalam menekan angka stunting.
“Menu MBG harus dijalankan dengan baik agar sasarannya tepat untuk pemenuhan gizi dan mencegah stunting. Tidak hanya menyediakan makanan bergizi, tetapi harus ada impact-nya,” ujar Sudaryono.
Sebagai langkah penguatan, pemerintah pusat meluncurkan sistem pemantauan digital bertajuk Radar MBG. Aplikasi ini dirancang agar para kepala daerah dapat memantau pelaksanaan program di wilayahnya secara terukur dan responsif.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian turut mengimbau seluruh pemerintah daerah memperkuat sinergi lintas sektor guna menyukseskan program prioritas nasional tersebut. (*)
