Terima Keluhan Infrastruktur di RT 12 Sangatta, Pandi Widiarto Janji Koordinasi dengan PLN Terkait Tiang Listrik
Sangatta – Anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Pandi Widiarto, melaksanakan kegiatan serap aspirasi (reses) bersama warga di Gang Garuda RT 12, Sangatta Utara, Selasa (21/4/2026). Dalam pertemuan tersebut, persoalan infrastruktur jalan dan hambatan akses keselamatan menjadi poin utama yang dikeluhkan masyarakat.
Ketua RT 12, Ibu Intan, menyampaikan bahwa kondisi semenisasi jalan di lingkungannya sudah mengalami kerusakan cukup parah. Meski proposal perbaikan telah diajukan sejak lama, hingga kini belum ada realisasi nyata dari pihak terkait. Selain jalan, penyelesaian saluran drainase atau parit yang mangkrak juga menjadi sorotan warga.
Namun, keluhan yang paling krusial datang dari Ibu Yuli, seorang warga setempat. Ia menyoroti keberadaan tiang listrik yang menjorok ke badan jalan di akses masuk gang. Posisi tiang tersebut dinilai sangat membahayakan dan menghambat mobilitas, terutama bagi armada pemadam kebakaran (Damkar) jika sewaktu-waktu terjadi keadaan darurat.
“Kami pernah dijanjikan sebelumnya, tapi sampai sekarang belum ada realisasi. Amit-amit jika terjadi kebakaran, mobil pemadam sulit masuk karena terhalang tiang itu. Mohon solusinya, jangan hanya janji-janji saja,” keluh Ibu Yuli di hadapan anggota legislatif tersebut.
Menanggapi hal itu, Pandi Widiarto menegaskan komitmennya untuk segera menindaklanjuti hambatan fisik tersebut. Ia berencana melakukan peninjauan langsung ke titik koordinat tiang listrik yang dimaksud untuk kemudian dikoordinasikan dengan pihak PLN.
“Nanti mungkin saya mau kunjungi juga untuk melihat langsung. Saya akan laporkan ke PLN agar tiang tersebut bisa segera dipindah, sehingga akses jalan kembali luas dan aman bagi kendaraan besar seperti Damkar,” tegas Pandi.
Selain masalah tiang listrik, Pandi juga memberikan edukasi mengenai mitigasi bencana kebakaran di pemukiman padat penduduk seperti Teluk Lingga. Ia mengusulkan pembangunan jaringan hidran mandiri di tingkat RT sebagai solusi jangka panjang.
“Saran saya, RT membangun jaringan hidran. Harusnya di lingkungan yang padat penduduk ini kita sudah memiliki keran-keran air khusus yang sewaktu-waktu bisa digunakan saat darurat. Ini bisa kita programkan, bahkan dengan anggaran sekitar Rp250 juta per tahun hal ini bisa direalisasikan,” jelasnya. Pandi bahkan berencana menjadikan RT 12 sebagai proyek percontohan untuk sistem proteksi kebakaran ini.
Di akhir pertemuan, politisi asal Fraksi Partai Demokrat ini mengakui adanya persoalan serius dalam pengawasan proyek oleh dinas teknis. Ia menegaskan akan terus mendorong perbaikan kualitas pembangunan agar tidak merugikan masyarakat.
“Kadang membangun itu tidak mengukur elevasi tanah. Yang penting bangunannya ada. Padahal tujuan drainase itu untuk memperlancar aliran air supaya tidak banjir. Faktanya, ada yang baru sampai ujung sudah roboh, atau posisinya malah lebih tinggi dari jalan, jadi tidak ada gunanya,” tegasnya.
Ia pun mengajak masyarakat untuk ikut aktif mengawasi pelaksanaan proyek di lingkungan masing-masing agar tidak terjadi pekerjaan yang asal jadi.
“Bapak dan Ibu juga harus jadi pengawas. Jangan ragu menegur atau melapor jika ada pekerjaan yang tidak sesuai, karena ini menggunakan uang rakyat,” pungkasnya. (Caya/*)
