Petakan Risiko Kesehatan Lingkungan, Pemkab Kutim Gelar Studi EHRA Berbasis Sanitasi
SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) melalui Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) mulai mematangkan langkah dalam memetakan kondisi kesehatan lingkungan di wilayahnya. Langkah ini diawali dengan pembahasan mendalam terkait studi Environmental Health Risk Assessment (EHRA) dalam rapat koordinasi yang digelar di Ruang Arau Kantor Bupati, Selasa (3/3/2026).
Rapat dipimpin langsung oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Ekobang) Seskab Kutim, Noviari Noor, didampingi Kabag Pembangunan, Irma Yuwinda, serta dihadiri perwakilan dari Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan, Dinas PU, dan Dinas Perkim.
Studi EHRA merupakan survei penilaian risiko kesehatan lingkungan yang berfokus pada perilaku masyarakat dan kondisi sarana sanitasi. Noviari Noor menjelaskan bahwa hasil dari studi ini akan menjadi “peta jalan” bagi pemerintah untuk menentukan prioritas pembangunan.
“Melalui studi EHRA ini, kita melihat desa-desa atau lokus yang terkait dengan sanitasi. Kita petakan mana yang masuk kategori risiko tinggi, sedang, hingga rendah,” jelas Noviari usai memimpin rapat.
Dengan adanya pemetaan yang akurat, pemerintah daerah dapat menyusun program intervensi yang lebih tepat sasaran, sehingga anggaran pembangunan sektor sanitasi benar-benar menyentuh wilayah yang paling membutuhkan.
Selain membahas EHRA, Pokja PKP juga melakukan reviu terhadap Surat Keputusan (SK) struktur organisasi. Langkah ini diambil untuk memastikan personel yang duduk di dalam kelompok kerja tersebut memiliki kompetensi yang sesuai dan saling bersinkronisasi antar-bidang.
Kepala Bagian Pembangunan, Irma Yuwinda, menekankan bahwa keberhasilan program sanitasi sangat bergantung pada akurasi data dan kolaborasi lintas dinas.
“Kami berupaya mengkolaborasikan sektor-sektor yang dominan agar parameter penerima manfaatnya lebih akurat. Hal ini dilakukan dengan menyinkronkan tugas pokok dan fungsi (job desk) masing-masing dinas terkait,” tutur Irma.
Mengingat kompleksitas tugas dalam mewujudkan lima pilar sanitasi yang meliputi pengelolaan sampah, air limbah domestik, hingga drainase lingkungan—Pemkab Kutim berkomitmen meningkatkan frekuensi koordinasi.
Noviari menegaskan bahwa mulai tahun 2026, rapat koordinasi Pokja PKP direncanakan digelar secara rutin setiap bulan. Komitmen ini diharapkan dapat mempercepat penyelesaian isu-isu permukiman dan sanitasi di Kutai Timur, sehingga dampak kesehatannya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat secara luas. (caya/*)
