BWS Kalimantan IV dan DPRD Kutim Tinjau Rehabilitasi DI. Pesap Senilai Rp8,4 Miliar
SANGATTA – Tim Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan IV Samarinda, didampingi Wakil Ketua Komisi C DPRD Kutai Timur (Kutim) H. Bahcok Riandi, meninjau pekerjaan rehabilitasi Daerah Irigasi (DI.) Pesap di Desa Miau, Kecamatan Kombeng, Rabu (10/12/2025).
Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan efektivitas proyek APBN senilai Rp8,4 miliar yang bertujuan memperkuat swasembada beras di Kutim.
Kepala Tim BWS Kalimantan IV, Marten Duma, ST., MT, menjelaskan bahwa rehabilitasi jaringan Irigasi Pesap merupakan kelanjutan dari investasi infrastruktur pertanian yang telah berlangsung selama 15 tahun.
Marten merinci bahwa pembangunan Bendung dan Jaringan Irigasi Pesap telah menelan anggaran yang signifikan, dengan total investasi mencapai Rp70,7 miliar sejak tahun 2008:
- 2008–2010 (Bendung): Rp54 miliar.
- 2011–2013 (Jaringan): Rp25 miliar (total tahap awal Rp79 miliar, namun Marten menyebut total investasi Rp70,7 miliar secara keseluruhan).
- 2018–2019 (Rehabilitasi): Rp19 miliar.
- 2025 (Rehabilitasi Lanjutan): Rp8,4 miliar (Anggaran APBN).
Menurut Marten, infrastruktur yang diperkuat ini kini mampu mengairi lahan sawah potensial seluas 1.074 hektare, dengan luas fungsional sekitar 500 hektare.
“Inilah manfaat nyata pembangunan Irigasi Pesap bagi masyarakat petani. Produktivitas tanam dapat mencapai dua kali setahun dengan hasil 5–7 ton padi per hektare,” tegas Marten.
Dalam kunjungannya, BWS Kalimantan IV mendesak Pemkab Kutim melalui Dinas PUPR dan Dinas Pertanian untuk mengoptimalkan pemanfaatan jaringan dan memperkuat kolaborasi pasca-berakhirnya kontrak kerja 2025.
Selain itu, Marten menekankan urgensi pemanfaatan SI PURI (Sistem Informasi Pusat Registrasi Irigasi). Sistem informasi nasional milik Kementerian PUPR ini diwajibkan untuk menyediakan data irigasi yang terverifikasi dan terintegrasi digital.
“Dengan memasukkan seluruh data irigasi Kutim ke SI PURI, perencanaan pembangunan akan jauh lebih presisi dan terbuka peluang lebih besar mendapatkan dukungan APBN,” ujar Marten.
Ia menambahkan, penggunaan SI PURI sangat vital untuk memastikan pembangunan irigasi terukur, tepat sasaran, dan sejalan dengan kebijakan ketahanan pangan nasional.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi C DPRD Kutim, H. Bahcok Riandi, mengapresiasi kerja keras BWS Kalimantan IV yang memberikan dampak langsung terhadap petani, khususnya Gabungan Kelompok Tani Abadi Jaya.
“Dampak nyata dirasakan langsung oleh petani, di mana produksi gabah kering mampu mencapai 5–7 ton per hektare dengan dua kali panen. Ini sangat strategis dalam memperkuat ketahanan pangan daerah,” kata Bahcok.
Bahcok menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan fasilitas dan pendampingan pertanian bagi masyarakat di daerah pemilihannya (Dapil 4), seraya menambahkan bahwa proyek ini selaras dengan upaya mendukung ketahanan pangan dan agenda besar nasional. (*)
