Hindari Penumpukan Pekerjaan, DPRD Kutim Minta OPD Tancap Gas Mulai Januari 2026

SANGATTA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk segera fokus bekerja dan melaksanakan program kerja mulai Januari mendatang. Langkah ini dinilai krusial untuk mengubah kebiasaan lama menunda pekerjaan hingga pertengahan tahun yang kerap memicu penumpukan beban kerja di akhir tahun anggaran.

Hal tersebut ditegaskan oleh Anggota DPRD Kutim, Akbar Tanjung. Ia menyoroti pentingnya percepatan realisasi anggaran sejak awal tahun.

“Kami dari DPRD berharap agar program-program di setiap SKPD mulai dikerjakan sejak Januari. Jangan menunggu bulan Juni atau Juli baru start. Ini kami imbau sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPRD, agar OPD fokus mengerjakan program masing-masing sejak awal tahun,” tegas Ketua Fraksi PKS tersebut.

Ketika disinggung mengenai realisasi program unggulan pemerintah daerah, Akbar mengakui adanya tantangan tersendiri. Mengingat PKS merupakan partai pengusung, ia memahami bahwa keterbatasan anggaran yang berbanding terbalik dengan luasnya wilayah Kutai Timur menuntut adanya strategi yang matang. Menurutnya, pelaksanaan program unggulan mungkin belum bisa maksimal secara menyeluruh, namun harus mengedepankan skala prioritas.

“Dengan anggaran yang makin terbatas sementara wilayah daerah kita cukup luas, kami ingin semua berjalan secara proporsional di berbagai sektor. Maka, penekanannya ada pada skala prioritas,” jelasnya.

Akbar menambahkan, sektor-sektor vital seperti Pendidikan, Kesehatan, dan Pertanian merupakan program mandatory (wajib) yang tidak bisa ditawar karena urgensinya. Oleh karena itu, program-program di luar sektor tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan anggaran yang tersedia agar pembangunan tetap berjalan seimbang dan proporsional. (*/ADV)