Distribusi Logistik hingga Hoaks, Fokus Pembahasan Rakor Forkopimcam
SANGATTA – Menjelang pelaksanaan Pilkada serentak 2024, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) memprioritaskan antisipasi terhadap berbagai potensi kerawanan, mulai dari distribusi logistik hingga penyebaran berita hoaks. Dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Forum Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) se-Kutim yang digelar di Hotel Royal Victoria, Sangatta, Rabu (30/10/2024), sejumlah langkah strategis dibahas untuk memastikan kelancaran dan keamanan Pilkada.
Rakor ini dipimpin oleh Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Kutim, H. M. Agus Hari Kesuma (AHK), dan dihadiri oleh Ketua DPRD Kutim Jimmy, Kapolres Kutim AKBP Chandra Hermawan, serta unsur Forkopimda lainnya. Salah satu fokus utama pembahasan adalah kelancaran distribusi logistik, terutama di wilayah terpencil, dan upaya menangkal hoaks yang dapat memicu konflik sosial.
Lanal Sangatta memaparkan pentingnya perencanaan matang dalam distribusi logistik Pilkada, khususnya untuk daerah yang sulit dijangkau seperti Tanjung Mangkalihat. Jalur darat yang membutuhkan waktu tempuh hingga 15 jam dan kondisi geografis yang menantang menjadi perhatian utama. Untuk mengatasi kendala ini, distribusi melalui jalur laut akan dimaksimalkan, dengan memperhatikan faktor pasang surut air laut.
“Distribusi logistik adalah salah satu prioritas kami. Perencanaan yang detail memastikan logistik Pilkada sampai tepat waktu dan lokasi, sehingga tidak mengganggu proses pemungutan suara,” ujar perwakilan Lanal Sangatta.
Kapolres Kutim, AKBP Chandra Hermawan, menegaskan bahwa hoaks dan politik uang adalah ancaman nyata bagi kelancaran Pilkada. Ia mengimbau masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam menerima dan menyebarkan informasi yang belum terverifikasi.
“Berita hoaks bisa memicu konflik dan benturan sosial. Kami mengajak masyarakat untuk selalu memeriksa kebenaran informasi dan melaporkan potensi pelanggaran Pilkada, termasuk politik uang,” tegas Chandra.
Sebanyak 414 personel Polres Kutim akan dikerahkan untuk pengamanan, didukung oleh tambahan 200 personel dari Polda dan Brimob. Setiap TPS yang dianggap rawan akan dijaga oleh dua personel untuk memastikan keamanan di lapangan.
Selain distribusi logistik dan hoaks, rendahnya partisipasi pemilih juga menjadi perhatian utama. Kodim 0909/KTM menyoroti perlunya edukasi politik yang lebih intensif agar masyarakat semakin sadar akan pentingnya menggunakan hak pilih mereka.
“Kematangan masyarakat dalam berpolitik harus ditingkatkan. Partisipasi pemilih yang rendah bisa berdampak pada kualitas Pilkada,” ujar perwakilan Kodim.
Ketua DPRD Kutim, Jimmy, menambahkan bahwa stabilitas keamanan dan partisipasi pemilih sangat penting, terutama karena Kutim berbatasan langsung dengan Ibu Kota Nusantara (IKN). “Kita harus memastikan Pilkada berlangsung damai dan partisipasi pemilih meningkat, karena ini akan menentukan arah pembangunan Kutim ke depan,” katanya.
Rakor ini menghasilkan beberapa rekomendasi strategis, seperti penambahan polsek dan koramil di wilayah dengan fasilitas keamanan minim, serta rekrutmen personel kepolisian dari warga lokal untuk meningkatkan efektivitas pengamanan di daerah terpencil.
Pjs Bupati Kutim, Agus Hari Kesuma, mengapresiasi sinergi yang terjalin antara Forkopimda dan Forkopimcam. “Semua pihak harus terus berkoordinasi untuk memastikan setiap potensi kerawanan dapat diatasi. Dengan kerja sama ini, kami optimistis Pilkada 2024 di Kutim akan berjalan aman, damai, dan lancar,” tandasnya. (*/ADV)
