Kutim Luncurkan KKPD, Tingkatkan Efisiensi dan Transparansi Anggaran
Sangatta – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) meluncurkan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) sebagai bagian dari upaya transformasi tata kelola keuangan daerah. Acara peluncuran High Level Meeting (HLM) di Hotel Aston, Samarinda, Rabu (13/11/2024).
Inovasi ini digagas oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kutim bekerja sama dengan Bankaltimtara. Melalui KKPD, Pemkab Kutim berharap dapat meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah.
Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Kutim, Agus Hari Kusuma, memberikan apresiasi atas penerapan KKPD tersebut. Menurutnya, program ini diharapkan mampu mengurangi beban administrasi serta meningkatkan ketelitian dalam pencatatan anggaran.
“KKPD diharapkan bisa mempercepat proses pengelolaan anggaran dan mengurangi kesalahan dalam pencatatan,” ujar Agus Hari Kusuma saat ditemui di Samarinda.
Ia juga menekankan bahwa KKPD bukan hanya sebagai alat keuangan, tetapi juga sebagai instrumen untuk mendukung perekonomian lokal. Dengan penggunaan KKPD, Pemkab Kutim dapat memprioritaskan pembelian produk lokal, yang pada gilirannya akan memperkuat perputaran ekonomi di daerah.
“Melalui KKPD, kita dapat lebih mudah mengarahkan APBD untuk membeli produk lokal, yang berkontribusi pada penguatan ekonomi daerah,” jelasnya.
Program ini juga menandai komitmen Pemkab Kutim dalam menerapkan sistem transaksi non-tunai, sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 79 Tahun 2022.
Kepala BPKAD Kutim, Ade Achmad Yulkafilah, menambahkan bahwa setiap transaksi yang dilakukan dengan KKPD akan tercatat secara otomatis, sehingga memudahkan pengawasan dan pelaporan anggaran. Dengan kebijakan ini, Kutim berharap dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam pengelolaan keuangan yang transparan.
“Dengan sistem ini, setiap transaksi tercatat otomatis, yang dapat mengurangi risiko kesalahan dan manipulasi dalam transaksi tunai,” kata Ade.
KKPD yang diterbitkan oleh Bankaltimtara dirancang untuk memudahkan pengelolaan anggaran daerah dan memastikan setiap pengeluaran dapat dipertanggungjawabkan. Dengan langkah ini, Kutim menjadi salah satu daerah yang serius dalam menerapkan transparansi anggaran sesuai dengan regulasi dari pemerintah pusat. (Adv/Kiya)
