
Pembangunan Fisik Dinilai Berjalan Lambat, DPRD Kutim Kritik Kinerja SKPD
SANGATTA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) kembali menyoroti kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam pelaksanaan program pembangunan. DPRD Kutim menilai realisasi program pembangunan, khususnya pembangunan fisik, berjalan lambat.
Padahal, DPRD telah berulang kali mengingatkan SKPD, terutama yang memiliki alokasi anggaran besar, agar segera melaksanakan programnya.
“Sejak awal tahun, kami sudah mengingatkan SKPD untuk mempercepat proses administrasi, termasuk lelang proyek. Bukan hanya DPRD periode sebelumnya, DPRD periode ini yang baru dilantik Agustus lalu juga sudah mempertanyakan hal ini. Namun, kinerja SKPD tetap lambat,” ungkap Yan, kepada sejumlah awak media belum lama ini
Yan menyayangkan lambatnya proses administrasi di SKPD, yang berdampak pada molornya pelaksanaan program pembangunan. Kondisi ini dikhawatirkan akan meningkatkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) seperti tahun lalu.
“Tingginya Silpa tahun lalu menjadi pelajaran. Sejak Februari, kami sudah ingatkan SKPD untuk mempercepat proses lelang agar proyek bisa segera dikerjakan. Tapi faktanya, justru tahun ini prosesnya lebih lambat. Silpa tahun ini bisa jadi lebih besar lagi,” tegas Yan.
Yan menduga lambatnya kinerja SKPD disebabkan beberapa faktor, di antaranya banyaknya pegawai yang melakukan perjalanan dinas dan belum optimalnya jumlah pegawai dibandingkan besarnya anggaran yang dikelola.
“Mungkin karena banyak pegawai yang sedang perjalanan dinas. Jangankan proyek, gaji pegawai, termasuk gaji DPRD saja baru dibayar bulan Maret,” ungkapnya.
Ia menambahkan, “Dulu, dengan anggaran kecil saja ada Silpa. Sekarang, anggaran bertambah besar, sementara jumlah pegawai tetap sama. Wajar jika proses administrasinya semakin lambat.”pungkasnya (*/ADV)





