TPP Pegawai di Kutim Diancam Bakal Ditahan, Jika Realisasi Anggaran 2024 Tak Capai Target
Sangatta – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) mengancam akan menahan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) pegawai di setiap perangkat daerah, jika realisasi anggaran tahun 2024 ini tidak mencapai target.
Hal ini diketahui saat berlangsungnya Rapat Pengendalian Operasional Kegiatan (Radalok) 1 Tahun 2024 yang ditandai dengan penandatanganan Komitmen Perangkat Daerah Dalam Hal Percepatan Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, di ruang Meranti Kantor Bupati Kutim, Selasa (6/2/2024)
Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Kutim Rizali Hadi berharap agar penandatangan komitmen bersama itu, terutama dalam hal percepatan pelaksanaan APBD Tahun 2024 tidak dijadikan sebagai beban oleh SKPD. Sebab jika itu tidak dilaksanakan akan berdampak terhadap penahanan TPP.
“itu sebenarnnya lebih memacu karena berkaitan dengan e-kinerja, ini menjadi dasar bagi ASN atau pejabat untuk sangat untuk lebih focus kepada peningkatan kinerja,”Kata Sekkab kepada media ini
Lebih lanjut, menurut Rizali Hadi bahwa rencana penahanan TPP itu dimaksudkan untuk mendorong kinerja perangkat daerah dalam merealisasikan anggaran di tahun 2024. “Penahanan TPP ini merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah untuk meningkatkan kinerja SKPD dalam merealisasikan anggaran,” ujarnya
Sementara itu, usai penandatanganan komitmen perangkat daerah dalam hal Percepatan pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024, Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekkab Kutim Insan Bowo Asmoro berharap realisasi anggaran tahun 2024 bisa sesuai dengan apa yang telah direncanakan pemerintah.
“Artinya upaya-upayan inilah yang kita lakukan, semoga diakhir tahun 2024 mendatang target-target kita semuanya sesuai dengan apa yang kita laksanakan bisa tercapai,” Ucapnya
Menurutnya, penandatanganan komitmen perangkat daerah dalam hal Percepatan pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024 itu juga sekaligus menjadi Punishment bagai para perangkat daerah, sebagaimana hal itu sesuai dengan intruksi Bupati Kutim nomor 100.3.4.2/510/ADPEM tahun 2023 tentang pelaksanaan APBD dan percepatan pengadaan barang dan jasa tahun 2024.
“itu sudah diatur bahwa perangkat daerah yang realisasi progress fisik dan keuangannya tidak berimbang dengan rencana anggaran yang disusun oleh perangkat daerah akan diberikan surat teguran atau surat peringatan pertama. Kemudian di triwulan ke II juga belum terealisasi diberikan surat peringatan kedua dan TTP belum bisa dibayarkan sampai realisasi mereka sesuai dengan apa yang telah ditetapkan, ” Bebernya
Namun jika di triwulan kedua sudah melampaui apa yang sudah ditetapkan di triwulan pertama, surat peringatannya akan dicabut. “jadi sesuai arahan sekkab, nanti akan diterbitkan surat edarannya, tentang mekanisme pembayaran tunjangannya. Kalau tidak salah akan dibayarkan per triwulan sambil melihat realisasinya sampai dimana, itu yang menjadi acuan pertama dasar pembayaran,” Imbuhnya
“Intinya ini hanya ingin memotivasi saja bahwa pentingnya percepatan realisasi anggaran ini. Kalau memang ada langkah-langkah khusus yang bisa dilakukan oleh para perangkat daerah.
