Soroti Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024, BSPN Kutim Sebut Berpotensi Membuka Ruang Seseorang Dapat Memilih Dua Kali
Sangatta – Badan Saksi Pemilu Nasional (BSPN) DPC PDI Perjuangan Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menilai jika keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, menunjukkan ketidaksiapan penyelenggara dalam menghadapi pemilu serentak.
Pasalnya menurut Sekretaris BSPN Kutim Hendra Setiawan KPU terkesan membuat aturan yang terburu-buru dan membuka peluang munculnya potensi pemilih ganda yaitu satu kali memilih menggunakan DPT dan satu kalinya memilih menggunakan KTP.
“sebagai DPK, hal ini tentunya akan membuka ruang kecurangan bagi pihak tertentu untuk memobilisasi pemilih KTP untuk dapat memilih di jam 12 sampai jam 13.00,” Kata Hendra Setiawan dalam pres rilisnya kepada Media ini, Rabu (31/1/2023)
Diakuinya jika pihaknya masih menemukan banyaknya warga Kutai Timur yang diduga sudah memiliki KTP di domisili baru, namun ketika di cek DPT nya masih berada di daerah lain diluar domisilinya yang sekarang.
“Contoh, kami menemukan khususnya di wilayah kota, dari Desa yang sama tapi beda RT, ktpnya beralamat di RT yang lain tapi DPT nya terdata di RT di luar domisili KTP sekarang, adapula yang kami temukan KTP sangatta selatan tapi DPTnya masih sangatta utara, dan ini hampir seluruh di pelosok Kutai Timur terdapat kondisi seperti ini,” bebernya kepada media ini
Lebih lanjut, Hendra Setiawan mengaku jika dirinya sudah pernah mengingatkan ke KPU untuk berkoordinasi dengan Capil selaku perpanjangan tangan dari Kemendagri, untuk menghentikan proses pencetakan KTP, untuk sementara waktu di masa menjelang Pemilu, khususnya setelah ditetapkannya DPT.
“Namun nyatanya ada saja KTP baru yg masih terbit, mudah mudahan ini bukan kesengajaan atau settingan untuk melakukan mobilisasi pemilih khusus,” Terangnya
Karena itu, dalam hal ini pihaknya meminta dan menekankan kepada Bawaslu untuk dapat menjalankan fungsinya dan melakukan gugatan terkait Keputusan KPU nomor 66 yang membuka ruang seseorang dapat memilih dua kali.
“Sebagai Pihak yang mengawasi harus mampu memastikan bahwa pemilu serentak nanti jauh dari upaya kecurangan dan dapat benar benar berlansung secara adil bagi semua peserta pemilu.” Pungkasnya (*)
