Alhamdulillah Kenaikan Haji 50 Persen TK2D Kutim Cair

SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) telah memenuhi janji Bupati H Ardiansyah untuk memperhatikan kesejahteraan tenaga honorer. Salah satu tindakan yang diambil adalah dengan menaikkan gaji ribuan tenaga honorer atau Tenaga Kerja Kontrak Daerah (TK2D) yang dimiliki. Pembayaran kenaikan gaji honorer ini akan dilakukan mulai bulan Februari hingga November 2023.

Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman menegaskan komitmennya untuk meningkatkan kesejahteraan TK2D terus diupayakan. Salah satu langkah yang diambil pada tahun ini adalah dengan memberikan kenaikan gaji yang cukup signifikan, yaitu sebesar 50 persen, untuk mendorong TK2D agar lebih maksimal dalam bekerja.

“Saya harap saudara-saudara lebih semangat lagi bekerja,” ungkap Bupati Kutim pada Selasa (5/12/2023).

Sekretaris Kabupaten (Seskab) Rizali juga mengonfirmasi bahwa kontrak kerja TK2D Pemkab Kutim akan diperpanjang. Selain itu, Rizali mengungkapkan bahwa TK2D akan segera diberi kenaikan gaji 50 persen setelah Peraturan Bupati (Perbup) selesai.

“Tidak ada masalah dalam perpanjangan kontrak TK2D. Sampai saat ini belum ada kebijakan dari Kemenpan-RB terkait dengan pemutusan hubungan kerja dengan TK2D,” tegas Rizali.

Menurutnya, Pemkab Kutim masih membutuhkan TK2D karena mayoritas pekerjaan di kantor-kantor pemerintah didominasi oleh TK2D. Pihaknya tetap mengakomodir TK2D selagi belum ada kebijakan yang melarang.

“Walaupun surat kerja TK2D hanya berlaku hingga bulan November berdasarkan surat edaran Kemenpan-RB, kebutuhan TK2D masih ada di daerah,” terang Rizali.

Rizali menambahkan bahwa keberadaan TK2D ini masih dalam proses alih status secara bertahap menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Meskipun ada beberapa yang belum lolos menjadi PPPK, namun Pemkab Kutim tetap mempertahankan mereka sebagai TK2D hingga saat ini.

Selanjutnya, gaji TK2D akan dinaikkan sebesar 50 persen dan Pemkab Kutim juga berkomitmen untuk meningkatkan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) PPPK sebesar 100 persen.

“Perbup-nya sedang kami selesaikan, tetapi anggaran untuk kenaikan gaji dan TPP PPPK akan dimasukkan dalam anggaran perubahan,” jelas Rizali.

Rizali menjelaskan bahwa setelah Perbup selesai, kenaikan gaji dan TPP PPPK akan dikenakan sejak awal tahun dan akan dibayarkan pada akhir tahun melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan.

Dari pantauan media ini, sebagian TK2D di beberapa dinas dan badan di lingkup Pemkab Kutim telah menerima pencairan kenaikan gaji mereka. Namun, pencairan tersebut dilakukan secara bertahap dan belum mencakup semua TK2D.

Sebelumnya, gaji TK2D hanya mengalami kenaikan berdasarkan masa kerja. Kenaikan gaji tersebut antara lain sebesar Rp 200 ribu untuk masa kerja 0-2 tahun, Rp 350 ribu untuk masa kerja 2-4 tahun, Rp 500 ribu untuk masa kerja 4-7 tahun, Rp 650 ribu untuk masa kerja 7-10 tahun, dan Rp 800 ribu untuk masa kerja lebih dari 10 tahun.

Namun, di bawah kepemimpinan Bupati Ardiansyah Sulaiman dan Wakil Bupati Kasmidi Bulang, gaji TK2D naik sebesar 50 persen dari jumlah gaji yang mereka terima saat ini. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. (kopi7/kopi13/kopi3/ke)