KPK Sosialisasi Pencegahan Korupsi di Kutim Selama Tiga hari
SANGATTA. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan sosialisasi pencegahan korupsi di Kutai Timur selama tiga hari. Hari pertama, di lakukan di Gedung Serba Guna (GSG), hari kedua, dilakukan di DPRD, di hari ke tiga, kembali dilakukan dilingkungan pemkab Kutim. Namun untuk hari ketiga ini, ternyata agak khusus karena hanya diikuti pejabat teras Pemkab Kutim.
Berbeda dengan hari pertama dan kedua, rupanya hari ketiga hanya menyampaikan poin-poin temuan atau kelemahan dalam pengawasan APBD hingga apa yang perlu diperkuat Pemkab Kutim, untuk mencegah korupsi, sehingga kegiatan ini berlangsung cepat.
Karena itu, usai pertemuan yang berlangsung di Ruang Tempudau, Kantor Bupati Kutim, Kordinator bidang pencegahan KPK wilayah Kaltim Rusfian menjelaskan pada wartawan, pertemuan hari ketiganya dengan pejabat pemkab Kutim. Menurutnya, pihaknya hanya menyampaikan beberapa poin, apa yang perlu diperkuat, apa yang perlu dilakukan dalam mencegah korupsi.
“Pertama, poinnya tidak boleh ada proyek mangkrak. Karena itu, jika ada deviasi, lakukan mitigasi resiko, agar ada akselerasi. Kedua, di bidang pelayanan public, kita ingin pengendalian gratifikasi diperkuat lagi. Jangan ada amis informasih. Orang harus dengan mudah mendapat informasih mengenai pelayanan public, termasuk dokumen apa yang harus disiapkan. Sementara untuk orang yang masih gagap teknologi, bisa dibantu, jangan pakai uang. Karena jika nanti dia dijadikan responden, mereka akan menyebutkan kalau dia jika mengurus itu, saya bayar,” katanya.
Rusfian juga meminta agar dilakukan pengetatan pengawasan penyerapan anggaran, khususnya yang tidak sesuai kebutuhan. Dia juga melihat daerah rawan di bidang APBD dan APIP (Aparat Pengawasan Internal Pemerintah). APIP kurang kuat, di bidang profit audit. Kami minta, khususnya proyek infrastrukur agar jangan ada deviasi atau penyimpangan.
“karena itu kami pesan, agar public melakukan pengawasan. Karena pengawasan public itu sangat berharga bagi pelaku pengawasan termasuk KPK, karena ini artinya ada diversifikasi pengawasan, tapi harus berdasarkan data yang sudah diolah,” katanya. (j/Ke)
