Pemkab Kutim Gelar Pelatihan dan Assessment GCIO Bagi Perangkat Daerah

Surabaya – Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) menjadi salah satu program yang menjadi perhatian khusus oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim). Hal ini dipandang perlu agar kapasitas para Aparatur Sipil Negara (ASN) bisa terus meningkat, terlebih dengan perkembangan zaman yang saat ini sudah berbasis dengan teknologi informasi digital.

Pemkab Kutim melalui Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo Staper) Pemkab Kutim menggelar Pelatihan dan Assessment bagi Kepala Perangkat Daerah (PD) yang bertajuk Goverment Chief Information Officer (GCIO) pada Senin (25/9/2023) di Hotel Sheraton, Kota Surabaya.

Kegiatan yang berkolaborasi dengan Inixindo Surabaya ini akan berlangsung selama tiga hari, mulai tanggal 25 hingga 27 September 2023. Acara ini dihadiri oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Pamkesra) Setkab Kutim, Poniso Suryo Renggono, Kepala Diskominfo Staper Kutim Ery Mulyadi, Direktur Inixindo Surabaya, Bambang Soerjohandoko, Direktur Inixindo Holding, Partono Rudiarto serta perwakilan dari Kementerian Kominfo, Afie Yudha Triadi serta undangan lainnya.

Asisten Pemkesra Poniso Suryo Renggono yang hadir mewakili Bupati Ardiansyah Sulaiman yang berhalangan hadir mengatakan, kegiatan ini merupakan langkah penting dalam perjalanan menuju transformasi digital dalam pemerintahan.

“Dalam era di mana teknologi terus berkembang dengan cepat, transformasi digital bukanlah pilihan, tetapi suatu keharusan,” ujarnya.

Langkah ini, sambung Poniso, juga memiliki makna bahwa Pemerintah daerah memiliki tekad kuat untuk memajukan pemerintahan berbasis elektronik, demi memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat

“Dengan pengetahuan dan keterampilan yang akan diperoleh selama pelatihan, Anda akan menjadi garda terdepan dalam mewujudkan visi kita untuk Kabupaten Kutai Timur yang lebih maju secara digital,” ujarnya.

Kepala Diskominfo Staper Kutim, Ery Mulyadi mengatakan, pelatihan bagi Kepala PD merupakan bagian dari implementasi pembangunan pemerintah daerah yang tertuang dalam misi ke empat yakni “Mewujudkan Pemerintahan yang Partisipatif Berbasis Penegakan Hukum dan Teknologi Informasi”.

“Jadi, agar misi tersebut berjalan, harus didukung dengan Aparatur pemerintah yang memiliki kompetensi digital seperti sekarang ini, yang memang sudah menjadi tuntutan,” ujarnya.

Pelatihan dan Assessment GCIO ini diharapkan dapat meningkatkan kompetensi Kepala PD dalam bidang pemerintahan berbasis elektronik, sehingga dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. (Tehjo-Kominfo/KE)