2024, APBD Kutim di Proyeksikan Rp 8,1 Triliun
Sangatta – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) pada Selasa (11/7/2023) menggelar rapat paripurna Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) anggaran tahun 2024 ke DPRD.
Dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Kutim Joni, wakil Ketua DPRD Asti Mazar dan Arfan, Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman menyampaikan, bahwa penyusunan anggaran didasarkan Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019, serta Permendagri No 90 Tahun 2019, tentang klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur pembangunan dan keuangan daerah.
Sementara sistim aplikasi yang digunakan dalam menyusun APBD tahun 2024 adalah Aplikasi Sistim Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang diamanatkan Permendagri No 70 Tahun 2019, tentang SIPD.
Disebutkan, perencanaan anggaran ini nantinya akan dibahas bersama dengan DPRD. Dimana anggaran ini menggambarkan semua hak dan kewajiban daerah dalam upaya pelaksanaan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan masyarakat. “Termasuk kegiatan daerah yang terkait kewajiban daerah yang penting untuk mewujudkan pelayanan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Adapun tema pembangunan tahun depan yakni Penguatan struktur ekonomi, guna mendukung perekonomian daerah”.
Karena itu disusun lah prioritas secara bertahap untuk mencapai tujuan dengan mempertimbangkan keterkaitan sasaran program dan kegiatan antar OPD. Kesalahan ini perlu agar implementasi anggaran dilakukan secara efisien.
Semua ini dirumuskan dalam KUA PPAS tahun 2024.
Untuk itu, DPRD diminta kesediaannya untuk membahas dan menyepakati apa yang diusulkan pemerintah dalam dokumen, sebagai landasan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tahun 2024.
Disebutkan, penyusunan APBD telah diatur dan ditata dengan mempertimbangkan capaian kinerja yang dapat diukur dari setiap program dan kegiatan. Usulan pemerintah daerah disusun berdasarkan proyeksi pendapatan daerah, Sumber daya dan penggunaan pembiayaan yang didasarkan asumsi ekonomi makro dan kebijakan fiskal dari pemerintah pusat.
Adapun struktur APBD tahun 2024, pendapatan daerah Rp. 8, 158 Triliun. Terdiri dari PAD Rp245 miliar, transfer pusat Rp7,8 triliun, lain-lain pendapatan yang sah Rp. 19 miliar. Sementara belanja daerah Rp8,158 T terdiri dari belanja operasi Rp3,5 T belanja Modal Rp3,9 T, belanja tidak terduga Rp. 40 miliar, belanja transfer Rp630 miliar.
“Jika dibandingkan, pendapatan dan belanja berimbang, karena itu tidak ada penerimaan pembiayaan maupun pengeluaran pembiayaan,” jelas Bupati. (*/KE)
