DPPR Kutim Berencana Gelar Rakor Mekanisme Pengadaan Lahan
Sangatta – Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang (DPPR) Kutai Timur (Kutim) dalam waktu dekat akan menggelar rapat koordinasi (Rakor) sekaligus sosialisasi terkait mekanisme dan informasi pengadaan lahan di bawah 5 hektare bagi seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) yang ada.
“Kami akan menggandeng langsung dari Kementerian ATR Bidang Bina Pengadaan Tanah serta Kejaksaan Negeri (Kejari) Kutim,” ujar Fungsional Penata Pertanahan DPPR Kutim Christanti kepada awak media usai mengikuti rapat kerja bersama Asisten Pemkesra Seskab Kutim Ponjso Suryo Renggono, di Ruang Meranti Kantor, Bupati Kutim, Senin (24/10/2022).
Rakor yang sesuai jadwal akan dilaksanakan akhir November 2022 mendatang ini akan berlangsung selama sehari penuh. Ada pun tujuan rakor yakni untuk memberikan masukan serta penjelasan terkait pengadaan lahan di masing-masing OPD. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2022
“Karena OPD selalu pengampu pengadaan tanah akan diberikan informasi bagaimana mekanisme pengadaannya di bawah 5 hektare sesuai dengan perencanaan dan peruntukannya,” bebernya.
Selain itu, yang tak kalah penting dalam proses pengadaan lahan bagi OPD adalah dari sisi identifikasi dan inventarisasi lahan yang dibutuhkan, terhadap dokumen penguasaan lahan milik masyarakat yang ada di atas tanah tersebut.
“Diharapkan ke depan di semua OPD dalam proses pengadaan lahan bisa dilakukan secara komprehensif. Serta untuk menghindari adanya sengketa (tumpang tindih) dengan pihak lain di kemudian hari,” ucapnya. (kopi6/kopi13/kopi3/KE)
