Itwil Akui, Pengadaan Kendaraan Dinas di Kutim Masih Dilarang KPK

Sangatta – Akibat keberadaan aset kendaraan milik Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim), sampai saat ini masih ada yang tidak sesuai dengan peruntukannya, akhirnya membuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengintruksikan Pemkab Kutim untuk menghentikan pembelian kendaraan Dinas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Dengan adanya pelarangan pembelian kendaraan dinas tersebut, sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemkab Kutim mengaku kesulitan melaksanakan kegiatan ke lapangan lantaran tidak memiliki kendaraan Dinas, sementara untuk sewa mobil juga tidak diperbolehkan.

“Kami kesulitan karena tidak ada kendaraan dinas operasional. Sementara kami anggarkan sewa mobil, juga tidak boleh,”Kata Kepala Dinas Pertanian Kutim drh Dyah Rantaningrum saat berlangsungnya coffee morning di ruang meranti Kantor Bupati Kutim (5/9/2022)

Hal yang sama diungkapkan beberapa camat. Sebab kendaraan yang mereka miliki, tidak layak lagi. Akibatnya, kendaraan Karhutla, yang diberikan BPBD kini jadi tumpuan untuk kegiatan di kecamatan.

Sementara itu, Kepala Inspektorat Wilayah (Itwil) Muhammad Hamdan mengakui, jika Kutim memang dilarang KPK untuk melakukan pengadaan kendaraan, sebelum penataan kendaraan yang ada, selesai dilakukan.

“Tahun lalu, kita kecolongan pak, surat Bupati sudah ada tau-taunya masih ada pengadaan mobil, dan itu sudah di ketahui oleh KPK,” Beber Hamda saat berlangsungnya coffee morning

Meskipun mengakui ada ‘kecolongan’ pengadaan kendaraan tahun lalu, Hamdan tidak menyebut di Dinas mana, termasuk jumlahnya berapa.

“yang pasti memang ada pengadaan mobil tahun lalu. Tapi saya lupa di dinas mana, jumlahnya berapa. Atau apakah pengadaan yang dimaksud itu pengadaan ambulance, saya belum tidak tau persis,”Kata Hamdan kepada media ini

Selanjutnya, terkait pengadaan mobil menurut Hamdan, hal itu kembali ke masing-masing OPD. Terlebih sebelumnya juga sudah terdapat surat edaran Bupati terkait pengadaan kendaraan.

“Yang jelas surat Bupati sudah ada, informasinya juga sudah kita sampaikan, tapi cuman kita masih mau klarifikasi lagi kendaraan mana yang di maksud,” Tuturnya (*/ke)