Kejari Kutim Berharap TSK Korupsi di PTSP Bisa Diumumkan di Hut Adhyaksa 2022

Sangatta – Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kutai Timur (Kutim) Henriyadi W Putro mengaku ikut memantau keberadaan media sosial. Dimana, banyak masyarakat dengan berbagai persepsi, terkait dengan penanganan kasus dugaan korupsi solar cell, di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DMPTSP) Kutai Timur yang mereka tangani saat ini.

“Bahkan ada yang mengatakan masuk angin, dan sebagainya. Bagi kami ini bagian dari perhatian masyarakat atas apa yang kami lakukan. Karena mereka ingin mengetahui apa yang kami kerjakan. Meskipun itu kritik, namun sekaligus sebagai motivasi bagi kami. Sebab sama dengan kami, juga ingin masalah ini cepat selesai, namun karena kami tergantung pada instansi lainnya dalam hal ini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), jadi kami tidak bisa berbuat banyak, selain menunggu hasil akhir perhitungan kerugian yang dilakukan BPK,” katanya.

Disebutkannya, sesuai dengan hasil konfirmasi yang dilakukan secara lisan ke BPK, kerugian negaranya mencapai kurang Rp53 miliar. Hanya saja, pihaknya masih menunggu Berita acara secara resmi dari BPK RI

“Kami berharap, dalam waktu dekat berita acara hasil audit keluar, maka saat ulang tahun Adhyaksa 22 Juli 2022 mendatang, kami bisa umumkan siapa tersangkanya. Sebab kami hanya menunggu berita acara BPK, untuk memutuskan siapa yang bertanggungjawab atas kerugian negara tersebut, yang tentu dijadikan tersangka,” katanya.

Seperti yang di beritakan sebelumnya, Kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi pengadaan solar cell home system di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) tahun 2020 mencapai lebih Rp 52 miliar. Hal itu disampaikan Kepala Kejari Kutim, Hendriyadi W Putro.

“Informasi yang kami dapat dari BPK, kerugian sekitar Rp 52 miliar lebih. Nilai pastinya, nanti kalau data BPK keluar baru kita ketahui,” katanya saat ditemui sejumlah awak media beberapa waktu lalu.

Diakuinya, jumlah tersebut jauh lebih besar dari hasil audit BPK pertama pada pemeriksaan rutin APBD tahun 2020, dengan nilai Rp 39 miliar lebih. Perbedaan ini terjadi karena setelah dilakukan penyidikan, ditemukan banyak hal, yang menjadi pembeda antara audit pertama dengan audit akhir. Termasuk, karena pada audit BPK terakhir, mereka sendiri melakukan peninjauan ke lapangan, dimana pengadaan barang itu dilakukan, sehingga mereka akhirnya tahu masalah sebenarnya.

Disebutkan, dari hasil audit BPK, nantinya juga akan mengkonfirmasi aliran dana dari kerugian yang timbul dalam pengadaan PLTS tersebut. Sehingga dari audit itu, akan terlihat siapa-siapa yang akan dimintai pertanggungjawaban, berapa yang akan dipertanggungjawabkannya.

“Mereka yang bertanggung jawab inilah yang akan dijadikan tersangka nantinya, untuk dimintai pertanggungjawaban secara hukum atas kasus ini, termasuk untuk diminta memulihkan kerugian negaranya,” jelas Hendriyadi. (*/KE)