KEK MBTK Harus Mulai Beroperasi Sebelum Mei, Untuk Hindari Sangsi

Sangatta – Status Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK) terancam bakal di cabut, oleh Pemerintah Pusat jika di bulan Mei 2022 mendatang tak kunjung beroperasi. Hal tersebut di akui langsung oleh Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman kepada sejumlah awak media.

Karena itu, menurut Ardiansyah Sulaiman sebelum bulan Mei 2022 mendatang KEK MBTK harus mulai beroperasi.

“Di Bulan Mei nanti, di kawasan KEK MBTK harus ada kegiatan yang menyatakan bahwa sudah mulai beroperasi,” Kata Ardiansyah Sulaiman usai membuka Musrembang di Ruang Meranti Kantor Bupati Kutim, Kamis (7/4/2022)

Pasalnya menurut Ardiansyah Sulaiman jika di Bulan Mei 2022 mendatang kawasan KEK MBTK tak kunjung beroperasi, maka sudah ada sangsi yang siap menantinya yakni, status KEK MBTK bakal di cabut.

“Maloy, sudah ada sanksi, kalau tidak beroperasi di bulan Mei. Status sebagai KEK, akan dicabut. Karena itu, sebelum Mei, sudah akan kita operasikan,”Jelasnya

Lebih Lanjut, meskipun sudah sangsi yang menanti. Namun Ardiansyah Sulaiman sendiri tidak menyakini jika hal itu akan terjadi, mengingat kawasan tersebut sudah terdapat beberapa perusahaan yang sudah siap beroperasi.

Ditambah sudah ada perusahan yang juga siap memanfaatkan pelabuhan di kawasan KEK MBTK untuk bongkar muat.

“Apalagi sudah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo tinggal bagaimana ini bisa berjalan,” Imbuhnya

Seperti yang diberitakan sebelumnya Ardiansyah Sulaiman mengakui jika sudah ada tiga investor yang masuk ke KEK Maloy. Diantarannya adalah PT Indonesia Plantation Synergy (IPS) dan PT Palma Serasi Internasional. Mereka akan membangun pabrik minnyak goreng. Selain itu, kini ada lagi perusahan yang akan menggunakan pelabuhan tersebut untuk bongkar muat pengiriman barang.

Diakui, yang jadi kendala selama ini adalah kelembagaan Badan pengelola belum ada. Sehingga tidak tahu siapa yang menyambut investor yang akan masuk. Namun, kini pengelolaan KEK of MBTK, dipastikan akan dilakukan oleh Perusda MBS Pemprov kerja sama dengan Perusda Kutim.

Dari segi infrastruktur, diakui tak masalah. Sebab jalan sedang dibangun dari APBN, Kantor memang sudah ada, Listrik sedang dibangun Sutet, Air bersih sudah dibangun Pemerintah Provinsi.

“jadi tidak ada masalah infrastruktur. Karena itu, kita berharap segera beroperasi,” jelas