Pemilu dan Pilkada 2024 Mulai Dibahas, Bupati Berharap Ada Skema Pembiayaan Dari APBN
Sangatta – Meski pelaksanaan pemilu dan Pilkada serentak 2024 masih terbilang lama. Namun persiapan Pemilu dan Pilkada serentak 2024 sudah mulai dibahas dalam rapat kordinasi yang dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara virtual yang di ikuti oleh sejumlah kepala daerah, termaksud Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman dari Kantor Diskominfo Perstik.
Usai mengikuti rapat kordinasi, Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman mengatakan jika dalam rapat kordinasi tersebut membahas terkait rencana pembiayaan pemilu dan pilkada serentak pada tahun 2024 mendatang serta menyiapkan formulasi dengan menggunakan dana cadangan yang sudah mulai di siapkan sejak tahun ini.
“yang kedua tetap dana cadangan ini, mengacu kepada perencanaan dan ini yang paling berat. Karena kita belum tahu bagimana perkembangan 2 tahun kedepan itu seperti apa. Seperti inflasi seperti apa dan covid-19 seperti apa dan hal ini masi menjadi persoalan,” Kata Ardiansyah Sulaiman
Namun menurut Ardiansyah Sulaiman ada solusi menarik yang di pertanyakan oleh Kabupaten Garut, bahwa mereka tidak menyiapkan dana cadangan melainkan mereka sudah memasukkan anggaran Pemilu dan Pilkada 2024 kedalam dua periode APBD yakni APBD 2023 dan APBD 2024.
“Namun jika masih terdapat masalah, maka solusinya adalah masih bisa menggunakan Anggaran Tidak terduga. Dan arahan kementrian dalam Negeri tadi belanja tak terduga tolong di besarkan di masing-masing daerahnya,” jelasnya
Selain itu, dirinya juga berharap, APBD Provinsi dan APBN juga bisa turut serta membantu dalam pelaksanaan pemilu dan pilkada 2024 nantinya. “Jadi begini urusan pemerintahan umum, itu artinya Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, bertanggungjawab kepada Presiden melalui Mentri dan Bupati/walikota bertangung jawab kepada Mentri melalui Gubernur. Dan hal-hal seperti ini patut diberikan dukungan pembiayaan, yang tadi oleh Dirjennya baru akan di bicarakan,” Tutur Ardiansyah
Karena itu, menurut Ardiansyah Sulaiman pemerintahan umum juga perlu dibantu skema pembiayaan yang jelas. “Selama inikan semuanya diserahkan kepada kita, bahwa ketika ada sosialisasi di kecamatan juga meminta ke Pemerintah Daerah untuk pembiayaan. begitu juga dengan yang lain-lain,” terangnya
Karena ini berkaitan dengan urusan pemerintahan umum, ada atau tidak adanya kegiatan tahunan urusan pemerintahan umum tetap berjalan. “Seperti Fokopimda dan forkopimcam itu harus di berikan daya dukung pembiayaan dan ini belum sama sekali ter gambar di skema pembiayaan di APBN. Sementara selama ini APBD kita akan menjadi penopang. Sementara disisi lain, kondisi kita seperti ini kita berharap APBN juga bisa masuk ,” ujarnya
Untuk itu pihaknya berharap ada kabar gembira yang disampaikan pemerintah pusat kepada seluruh pemerintah daerah terkait rencana pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak 2024. “Tadi beliau enak bicarakan tadi kalau daerah mengalami persoalan maka akan ada Refocusing anggaran. Tapi ini sangat berbahaya bagi pemerintah daerah, bagi pemerintah pusat enak bicaranya. Tapi bagi daerah Refocusing menyebabkan persoalan tersendiri bagi daerah,” Tutupnya (*/Ke)
