Dapat Bantuan Anggaran Penanganan Karhutla, Pandi Harap Tak Ada Lagi Persoalan Kebutuhan Operasional Dilapangan

Foto : Anggota Komisi C DPRD Kabupaten Kutai Timur (Kutim) Pandi Widiarto saat di wawancarai awak media saat ditemui di Stadion Kudungga Sangatta, Sabtu (21/11/2026)

SANGATTA – Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Timur (Kaltim) dikabarkan telah mendapatkan dukungan anggaran sebesar Rp10 miliar dari pemerintah pusat. Karena itu, Anggota Komisi C DPRD Kabupaten Kutai Timur (Kutim) Pandi Widiarto berharap dukungan tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal, terutama untuk memperkuat penanganan di lapangan dan pelayanan kesehatan bagi masyarakat terdampak asap.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutim Pandi Widiarto mengatakan, berdasarkan informasi yang diterima dalam rapat terakhir bersama pemerintah, dana tersebut dialokasikan untuk penanganan karhutla di seluruh kabupaten dan kota di Kaltim.

“Untuk penanganan karhutla, kemarin disampaikan pemerintah bahwa kita mendapatkan dana Rp10 miliar dari pemerintah pusat. Itu untuk wilayah semua kabupaten kota di Kalimantan Timur,” ujar Pandi kepada sejumlah awak media di Stadion Kudungga Sangatta, Sabtu (21/11/2026).

Ia menjelaskan, anggaran tersebut terbagi untuk sejumlah instansi, yakni Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Pemadam Kebakaran, serta Dinas Kesehatan.

Menurutnya, kejelasan anggaran menjadi salah satu hal yang sebelumnya dikeluhkan petugas di lapangan. Dengan adanya dukungan anggaran tersebut, ia berharap tidak ada lagi persoalan terkait kebutuhan operasional penanganan karhutla.

“Anggarannya sudah jelas. Tinggal bagaimana BPBD mengatur strategi penanganan karhutla ini. Kita berharap sudah tidak ada lagi keluhan soal bagaimana kebutuhan mereka,” katanya.

Pandi juga mengingatkan pentingnya koordinasi antara petugas penanggulangan bencana dan sektor kesehatan. Ia menilai, upaya pemadaman harus berjalan beriringan dengan pelayanan bagi masyarakat yang terdampak asap.

“Jangan sampai BPBD sudah bekerja mati-matian di lapangan, tetapi tidak disupport juga melalui kesehatan berkaitan dengan dampak asap terhadap masyarakat,” tegasnya. (ADV/*)