
Petani Rantau Pulung Keluhkan Kebutuhan Pupuk
SANGATTA – Kebutuhan pupuk menjadi salah satu aspirasi yang disampaikan masyarakat kepada Anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Joni, saat melaksanakan reses di Kecamatan Rantau Pulung belum lama ini. Usulan tersebut disampaikan petani untuk mendukung aktivitas perkebunan dan pertanian, terutama di tengah kondisi musim kemarau.
Joni mengungkapkan, kebutuhan masyarakat di Rantau Pulung memiliki karakteristik berbeda dengan aspirasi warga di wilayah Bengalon. Jika petani Bengalon lebih banyak menyampaikan kebutuhan sarana pengairan, masyarakat Rantau Pulung justru menyoroti ketersediaan pupuk.
“Kalau di Rantau Pulung, karena kebun, mereka meminta pupuk,” kata Joni kepada sejumlah awak media saat ditemui di Sekretariat DPRD Kutim, belum lama ini.
Anggota DPRD Kutim asal Daerah Pemilihan (Dapil) II yang juga merupakan Anggota KOmisi C tersebut menyebut pupuk menjadi salah satu kebutuhan yang akan didorong untuk mendapatkan perhatian pemerintah. Menurutnya, usulan itu cukup relevan dengan kebutuhan masyarakat yang menggantungkan aktivitasnya pada sektor perkebunan.
“Ya, saya bilang, pupuk itu yang saya dorong. Karena memang itu kelihatannya masuk akal,” ujarnya.
Meski demikian, Joni menjelaskan bahwa mekanisme pengusulan di sektor pertanian saat ini tidak sepenuhnya melalui jalur aspirasi anggota DPRD. Ia menyebut usulan dari petani dapat disampaikan secara langsung kepada dinas terkait sehingga aspirasi melalui jalur DPRD di bidang tersebut menjadi lebih terbatas.
“Di pertanian sekarang usulan kita belum bisa masuk. Langsung dari petani ke dinas, usulannya itu. Makanya sekarang aspirasi di pertanian agak sepi,” jelasnya.
Terkait kemungkinan realisasi bantuan pupuk, Joni belum dapat memastikan tindak lanjutnya. Ia menegaskan tidak ingin memberikan janji kepada masyarakat sebelum ada kepastian dari pemerintah daerah maupun perangkat daerah yang berwenang.
“Saya juga enggak punya janji sama mereka. Artinya, usulan Bapak-bapak dan Ibu-ibu saya tampung. Itu nanti kita sampaikan ke pemerintah, terutama dinas terkait. Kalau pupuk, dari perkebunan,” pungkasnya. (ADV/*)





