Perusahaan di Kutim Wajib Prioritaskan 80 Persen Tenaga Kerja Lokal

Foto : Ketua DPRD Kutim, Jimmi, saat diwawancarai sejumlah awak media

Sangatta– Ketua DPRD Kutai Timur (Kutim), Jimmy, menegaskan pentingnya penerapan aturan yang mewajibkan perusahaan memprioritaskan tenaga kerja lokal hingga 80 persen.

Menurut Jimmy, ketentuan tersebut telah diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) tentang Ketenagakerjaan. Karena itu, pemerintah daerah perlu memastikan perusahaan swasta maupun industri yang beroperasi di Kutim menjalankan ketentuan tersebut.

“Dalam perda ketenagakerjaan, ada kewajiban bagi pemerintah untuk mendorong perusahaan swasta atau industri yang ada di Kutai Timur agar memprioritaskan 80 persen tenaga kerja lokal,” kata Jimmy kepada sejumlah awak media belum lama ini

Ia menjelaskan, keberadaan investasi dan industri di Kutim harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat setempat, terutama dalam membuka kesempatan kerja. Terlebih, daerah ini memiliki aktivitas industri yang cukup besar dan masih bergantung pada sektor pertambangan batu bara.

Jimmy menyebut, sektor perkebunan juga menjadi salah satu bidang usaha yang menyerap banyak tenaga kerja. Saat ini, terdapat lebih dari 200 perusahaan perkebunan yang tersebar di berbagai wilayah Kutim. Namun, menurutnya, pengaruh sektor tersebut terhadap pembangunan daerah masih relatif kecil dibandingkan sektor batu bara.

“Kita berada berdampingan dengan daerah industri yang dilaksanakan investor swasta. Karena itu, peluang kerja yang tersedia harus benar-benar bisa dimanfaatkan oleh masyarakat lokal,” ujarnya.

Jimmy menambahkan, pengawasan terhadap pelaksanaan Perda menjadi salah satu tugas DPRD. Selain membentuk peraturan bersama pemerintah, DPRD juga bertanggung jawab mengawasi agar aturan yang telah disahkan benar-benar dijalankan.

Ia berharap kesempatan kerja yang tercipta dari aktivitas investasi di Kutim dapat memberikan ruang lebih besar bagi masyarakat lokal, termasuk generasi muda yang tengah mempersiapkan pendidikan dan keterampilan untuk memasuki dunia kerja.

“Pemerintah dan pihak swasta perlu mengupayakan agar lapangan pekerjaan yang tersedia bisa menjadi peluang bagi anak-anak kita ke depan,” tuturnya. (ADV/*)