
Ketua DPRD Apresiasi Kesepakatan Pemkab, PLN dan TNK soal Pembangunan dan Pemanfaatan Infrastruktur di Kawasan Taman Nasional Kutai
SANGATTA – Ketua DPRD Kutai Timur (Kutim), Jimmi, menyambut positif dan mengapresiasi adanya penandatanganan komitmen bersama terkait pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur di kawasan Taman Nasional Kutai antara Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Balai Taman Nasional Kutai (TNK), dan PT PLN (Persero). Kesepakatan ini dinilai menjadi angin segar bagi ribuan warga di sejumlah wilayah yang selama puluhan tahun terisolasi dari layanan listrik, air bersih, dan infrastruktur jalan akibat terbentur status kawasan hutan.
Jimmi menyebutkan, masyarakat yang bermukim di sekitar Sungai Tabuan, kawasan Bandara, Sangatta Selatan, hingga Teluk Pandan telah lama mendambakan masuknya jaringan listrik PLN dan air bersih dari PDAM. Namun, distribusi layanan dasar tersebut selalu terhambat karena lokasi permukiman masuk dalam zona Taman Nasional Kutai (TNK).
“MoU antara pemerintah, PLN dan TNK ini langkah yang sangat positif karena membuka peluang masif untuk pembangunan infrastruktur. Selama ini PLN dan PDAM baru bisa masuk kalau ada akses jalannya, sementara pembangunan jalan kita terkendala izin dari Balai TNK dan status kawasan,” kata Jimmi saat ditemui di Kantor DPRD Kutim.
Ia menekankan bahwa sebagian besar warga di kawasan seperti Sungai Tabuan telah bermukim jauh sebelum penetapan regulasi zona merah TNK diberlakukan. Oleh sebab itu, negara tidak boleh mengabaikan hak-hak dasar warga yang tinggal di wilayah tersebut.
“Masyarakat di sana sudah lebih dulu bermukim sebelum aturan TNK itu ada. Keberadaan mereka justru ikut menjaga kawasan hutan, dan lahan yang tidak produktif bisa mereka manfaatkan untuk menanam komoditas non-industri seperti kakao. Jadi pembangunan infrastruktur di sana tidak akan merusak fungsi kawasan,” jelasnya.
Untuk mengurai benang merah persoalan lahan ini, Jimmi mengungkapkan bahwa komisi terkait di DPRD Kutim telah berkoordinasi langsung dengan Kementerian Kehutanan guna mengupayakan pelepasan atau izin khusus pada sekitar 315 titik pembangunan sarana dan prasarana publik.
Lebih lanjut, Jimmi menyoroti sempitnya ruang gerak pembangunan di Kutim karena hampir sebagian besar wilayahnya telah terkunci oleh izin konsesi pertambangan, perkebunan, hingga Hutan Tanaman Industri (HTI), seperti yang terjadi di Kecamatan Batu Ampar.
“Hampir seluruh wilayah kita ini terbagi habis oleh kawasan konsesi tambang, kebun, dan HTI. Sementara jumlah penduduk terus bertambah setiap tahun. Kita ini manusia, bukan orang utan; tentu masyarakat kita membutuhkan infrastruktur jalan, listrik, dan air bersih untuk hidup dan memakmurkan daerahnya,” tegas Jimmi. (ADV/*)





