DBH Rp1,2 Triliun Belum Tersalurkan Penuh, Ketua DPRD Kutim Minta Pusat Perhatikan Daerah

Foto : Ketua DPRD Kutim, Jimmi, saat diwawancarai media ini

Sangatta – Ketua DPRD Kutai Timur (Kutim), Jimmi, menyatakan keprihatinannya atas tertahannya penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat ke kas daerah. Kondisi ini dinilai menciptakan ketimpangan fiskal yang serius, mengingat Kutim tengah membutuhkan anggaran besar untuk membiayai pembangunan infrastruktur dasar dan belanja operasional daerah.

Jimmi membeberkan, dari total potensi DBH milik Kutim yang seharusnya mencapai Rp1,2 triliun, realisasi transfer yang diterima daerah baru menyentuh angka sekitar Rp64 miliar.

“Ada semacam ketidakadilan yang kami rasakan di daerah penghasil. Seharusnya hak kita sekitar Rp1,2 triliun, tetapi yang ditransfer oleh pusat baru Rp64 miliar. Selisihnya sangat jauh, padahal dana itu sangat dibutuhkan masyarakat,” ungkap Jimmi saat dijumpai di Kantor DPRD Kutim, baru-baru ini.

Ia menjelaskan, ketergantungan Kutim terhadap dana transfer pusat masih sangat tinggi karena Pendapatan Asli Daerah (PAD) murni saat ini masih berada di bawah angka Rp500 miliar. Jumlah tersebut sangat timpang jika disandingkan dengan beban belanja operasional dan gaji pegawai, termasuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), yang menembus angka Rp1,9 triliun per tahun.

Menurut Jimmi, ketersediaan anggaran yang memadai sangat krusial untuk membangun infrastruktur penunjang di tingkat lokal. Infrastruktur yang baik diyakini akan mendongkrak kualitas produksi pertanian maupun sektor ekonomi masyarakat lainnya.

“Membangun infrastruktur itu memerlukan biaya besar, dan saat ini kita terkendala di anggaran. Kalau memang pola pemerintah pusat menahan anggaran seperti itu, kami berharap pemerintah pusat sendiri yang turun langsung membangun infrastruktur kita di daerah,” katanya.

Kendati demikian, Jimmi menyayangkan intervensi pembangunan dari pemerintah pusat sejauh ini baru sebatas perbaikan jalan poros utama dan belum menyentuh kebutuhan mendasar warga di tingkat kecamatan maupun pedalaman.

“Kenyataannya yang masuk baru sebatas perbaikan jalan poros. Sementara infrastruktur penghubung di wilayah kecamatan dan desa belum tersentuh secara maksimal. Ini yang terus kami dorong agar pusat melihat kebutuhan riil di daerah,” tutupnya. (ADV/*)