Reses Sayid Anjas, Warga Swarga Bara Usulkan Semenisasi hingga Turap Sungai

SANGATTA – Warga RT 51, Desa Swarga Bara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur (Kutim), mengusulkan semenisasi jalan dan pemasangan lampu penerangan di akses jalan baru yang menghubungkan Perumahan Munteh dengan Desa Kabo. Selain infrastruktur jalan, warga juga meminta pembangunan turap untuk mencegah longsor di sepanjang tebing Sungai Sangatta.

Aspirasi tersebut disampaikan kepada Wakil Ketua I DPRD Kutim, Sayid Anjas, saat menggelar reses di RT 51, Desa Swarga Bara pada Kamis (12/11/2026) lalu. Reses itu merupakan bagian dari agenda penyerapan aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya, Kecamatan Sangatta Utara.

Sayid mengatakan, sebagian besar usulan warga berkaitan dengan kebutuhan infrastruktur dasar, terutama akses jalan dan penerangan. Jalan yang menghubungkan Perumahan Munteh dengan Desa Kabo dan melintasi tepian Sungai Sangatta itu masih berupa tanah.

“Kebetulan, di RT 51 ini ada jalan lintas baru dari Perumahan Munteh ke Desa Kabo yang menyusuri pinggir Sungai Sangatta. Kondisinya masih tanah. Karena itu, warga meminta agar jalan tersebut disemenisasi dan dilengkapi penerangan,” kata Sayid saat ditemui di Kantor DPRD Kutim pada Jumat (13/11/2026)

Selain peningkatan jalan, warga mengusulkan pembangunan turap di sejumlah titik tebing sungai yang mengalami longsor. Infrastruktur tersebut dinilai diperlukan untuk mengantisipasi longsor agar tidak semakin menggerus badan jalan.

Namun, Sayid menjelaskan, pembangunan turap sungai berkaitan dengan kewenangan pemerintah provinsi. Meski demikian, dia menyatakan akan meneruskan aspirasi tersebut kepada anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur dari Partai Golkar.

“Untuk usulan turap, kami sampaikan bahwa kewenangannya berada di provinsi. Namun, sebagai kader Golkar, kami akan meneruskan usulan ini kepada anggota DPRD Golkar di tingkat provinsi,” ujarnya.

Terkait waktu realisasi, Sayid mengatakan, aspirasi yang dihimpun dalam reses kali ini akan menjadi bahan masukan untuk perencanaan anggaran 2028. Dengan demikian, pelaksanaan usulan tersebut masih bergantung pada proses penganggaran dan ketersediaan anggaran pemerintah daerah.

Dia menjelaskan, usulan untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027 telah dihimpun pada 2026 dan akan dibahas untuk disahkan pada 30 November 2026. Sementara itu, aspirasi yang masuk pada 2027 akan menjadi bahan perencanaan anggaran 2028.

“Jadi, mekanisme penganggarannya seperti itu. Untuk anggaran 2027, usulannya masuk pada 2026 dan akan disahkan pada 30 November tahun ini. Adapun usulan yang masuk pada 2027 diproyeksikan untuk dikerjakan pada 2028, sepanjang tersedia anggarannya,” kata Sayid. (ADV/*)