Koperasi Tak Aktif di Kutim Bakal Dibekukan, Penghapusan Data Harus Lewati Prosedur
Sangatta – Dinas Koperasi, UKM dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Kutai Timur (Kutim) mulai menata kembali keberadaan koperasi yang sudah tidak aktif dan tidak jelas aktivitas usahanya. Koperasi yang memenuhi kriteria tersebut akan melalui proses pembekuan sebelum diusulkan untuk dihapus dari basis data Kementerian Hukum.
Langkah ini dilakukan untuk memperbaiki data kelembagaan sekaligus memastikan koperasi yang tercatat benar-benar memiliki aktivitas dan keberadaan yang jelas.
Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Ekonomi Kreatif Kutim, Marhadyn, mengatakan jumlah koperasi yang tercatat saat ini mencapai sekitar 1.460 unit. Namun, data tersebut merupakan akumulasi sejak Kutim masih tergabung dalam wilayah administrasi Kabupaten Kutai Kartanegara.
“Data 1.460 koperasi itu sudah ada sejak zaman kita masih bergabung dengan Tenggarong. Untuk membubarkannya tidak mudah karena koperasi memiliki kekuatan hukum melalui akta notaris dan tercatat di Kementerian Hukum,” ujarnya saat ditemui di ruang kerjanya belum lama ini.
Menurut Marhadyn, koperasi yang sudah tidak aktif, tidak jelas keberadaannya, dan tidak lagi menjalankan kegiatan usaha perlu melalui prosedur pembekuan.
Setelah itu, penghapusan dari basis data harus dilakukan melalui mekanisme yang berlaku, termasuk uji publik untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat menyampaikan keberatan atau informasi terkait koperasi tersebut.
“Koperasi yang tidak aktif akan kita lakukan prosedur pembekuan. Selanjutnya, baru kita proses untuk penghapusan database. Namun, sebelum itu harus ada uji publik agar masyarakat bisa memberikan tanggapan,” jelasnya.
Ia menambahkan, tahapan tersebut penting untuk mengantisipasi kemungkinan masih adanya tanggungan utang kepada perbankan, aset yang belum jelas, atau persoalan lain yang belum diselesaikan koperasi.
“Itu harus ada tanggapan masyarakat dulu. Takutnya koperasi ini punya hutang, ke bank atau apa gitu, punya aset yang belum jelas. Nah, ini harus disampaikan oleh masyarakat secara luas,” ucapnya
Lebih lanjut, Marhadyn menyebutkan, proses penataan sudah mulai dilakukan terhadap sejumlah koperasi, terutama yang tidak lagi aktif di wilayah Sangatta Utara. Sementara itu, koperasi yang masih memiliki aktivitas usaha tetapi mengalami persoalan dalam pengelolaan tetap perlu mendapatkan perhatian dan pembinaan.
“Kita sudah sudah mulai beberapa yang koperasi kita akan hapus, terutama banyak di Sangatta Utara, karena sudah tidak aktif. Tapi yang paling penting bahwa koperasi yang masih ada aktivitasnya dan masih sakit, tidak tidak selalu meng-update, tidak melapor itu yang kita harus tetap jagalah, secara manajemen usahanya.” Pungkasnya (caya/ADV/*)
