Pemkab Kutim Siapkan 3 Hektare Lahan untuk Pembangunan Gudang Bulog
Sangatta – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) mempercepat penyelesaian administrasi dan sertifikasi lahan guna mendukung pembangunan gudang Bulog berkapasitas 3.500 ton. Penyelesaian persoalan teknis pengukuran lahan kini menjadi prioritas agar proses hibah aset dapat segera dituntaskan dan pembangunan infrastruktur pascapanen tersebut bisa berlanjut ke tahap berikutnya.
Persiapan pembangunan gudang Bulog di Kutim ini menjadi salah satu agenda yang dibahas dalam Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Penyediaan Infrastruktur Pascapanen (IPP) dalam rangka Penguatan Logistik Nasional. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia secara luring dan daring pada Rabu (11/11/2026) tersebut diikuti Pemkab Kutim secara daring dari Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo Staper) Kutim.
Dalam rapat tersebut, pemerintah daerah diwakili oleh Asisten Sekretaris Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Noviari Noor, bersama sejumlah perangkat daerah terkait.
Usai mengikuti rapat, Noviari Noor mengungkapkan bahwa peruntukan lahan bagi gudang Bulog saat ini tengah berproses di BPN. Ia menjelaskan, proses hibah lahan maupun permohonan kesesuaian tata ruang melalui SOS sebenarnya telah berjalan tanpa kendala, namun proses sertifikasi sempat tertahan akibat adanya selisih teknis pengukuran di lapangan.
“Kemarin kita terkendala masalah teknis pengukuran di lapangan saja, karena antara Dinas Pertanahan dan BPN itu ada selisih. Kalau itu masih belum klop, BPN belum memproses. Sementara terkait kesesuaian tata ruang tidak ada masalah, sekarang prosesnya sedang di BPN,” ujar Noviari.
Terkait luasan lahan, Noviari menyebutkan bahwa total area yang dimohonkan untuk sertifikat mencapai 4,7 hektar. Lahan tersebut nantinya akan dipecah kembali menjadi 3 hektar guna memenuhi kebutuhan pembangunan gudang Bulog beserta fasilitas pengering (dryer).
Kehadiran fasilitas berkapasitas 3.500 ton ini dinilai sangat strategis mengingat selama ini stok pangan masih berada di Bulog Samarinda. Setiap kali akan melakukan penyaluran, pemerintah daerah harus mengajukan permohonan terlebih dahulu agar stok tersebut didistribusikan.
“Kapasitas 3.500 ton itu lebih dari cukup untuk kebutuhan kita. Yang jelas kita harus selalu siap stok untuk titik kebutuhan ketahanan pangan, dan untuk ketersediaan beras Bulog saat ini kondisinya aman serta mencukupi,” pungkasnya. (caya/ADV/*)
