Pidato HUT ke-27, Bupati Ardiansyah Tekankan Pembangunan Tangguh, Mandiri dan Berdaya Saing

Sangatta – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menegaskan komitmennya mewujudkan pembangunan yang tangguh, mandiri dan berdaya saing dalam momentum peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-27 Kabupaten Kutai Timur tahun 2026.

Hal tersebut disampaikan Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman dalam Rapat Paripurna ke-VIII DPRD Kutim dengan agenda mendengarkan pidato Bupati Kutim dalam rangka memperingati HUT ke-27 Kabupaten Kutai Timur, Kamis (08/10/2026)

Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kutim Jimmi, didampingi Wakil Ketua I Sayid Anjas dan Wakil Ketua II DPRD Kutim Prayunita Utami. Dari unsur pemerintah hadir Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman dan Wakil Bupati Kutim Mahyunadi, serta 22 anggota DPRD Kutim.

Dalam pidatonya, Ardiansyah mengatakan tahun 2026 menjadi momentum penting bagi seluruh pihak untuk turut mengambil bagian dalam pembangunan Kutai Timur sesuai visi pembangunan Kabupaten Kutai Timur 2025-2029.

“Terwujudnya Kutai Timur Tangguh, Mandiri dan Berdaya Saing,” ujar Ardiansyah dalam pidatonya.

Menurut dia, visi tersebut bukan sekadar slogan atau rangkaian kata semata, tetapi merupakan cita-cita bersama yang harus diwujudkan melalui kerja nyata.

Ardiansyah menegaskan kepemimpinan Ardiansyah Sulaiman-Mahyunadi telah bertekad mengawal dan memastikan terwujudnya visi Kutai Timur Hebat 2025-2029.

“Visi tersebut merupakan komitmen untuk menghadirkan pembangunan yang nyata, merata, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi seluruh masyarakat Kabupaten Kutai Timur,” katanya.

Sebagai bentuk komitmen tersebut, Pemkab Kutim telah mencanangkan 50 program unggulan sebagai instrumen utama mempercepat pencapaian visi dan misi pembangunan daerah. Ardiansyah juga menekankan pentingnya pengelolaan kekayaan sumber daya alam dan budaya secara bijaksana agar menjadi modal pembangunan jangka panjang.

“Kita harus memastikan bahwa kekayaan alam berbanding lurus dengan pertumbuhan ekonomi masyarakat Kutai Timur. Pertumbuhan ekonomi tidak bersifat semu dan hanya menghasilkan angka-angka statistik, tetapi benar-benar memberikan nilai tambah bagi masyarakat Kutai Timur,” tegasnya.

Ia menambahkan, pertumbuhan ekonomi harus mampu membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan masyarakat, memperkuat pelaku usaha lokal, mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan.

“Karena itu, transformasi ekonomi menjadi salah satu agenda penting pembangunan Kutim  melalui penguatan sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan, pariwisata, industri pengolahan serta ekonomi kreatif,” imbuhnya

Di sisi lain, pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, air bersih, sanitasi, listrik dan telekomunikasi juga terus ditingkatkan untuk memperkuat konektivitas antarwilayah dan membuka akses masyarakat terhadap pelayanan dasar.

Ardiansyah menegaskan berbagai tantangan, mulai dari perubahan iklim, bencana alam, kekeringan, ketidakpastian ekonomi global, transformasi teknologi hingga kebutuhan peningkatan kualitas sumber daya manusia, harus dihadapi bersama.

“Pembangunan adalah tanggung jawab kita bersama. Pemerintah, DPRD, dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, media, pemuda dan seluruh masyarakat harus menjadi bagian dari satu gerak pembangunan,” ungkapnya

Sementara itu, Ketua DPRD Kutim Jimmi mengatakan bahwa Kutim memiliki potensi besar di berbagai sektor, mulai dari pertambangan, pertanian, perkebunan, kelautan, industri, perdagangan hingga sumber daya manusia.

“Potensi tersebut merupakan modal besar bagi pembangunan. Namun potensi saja tidak cukup, potensi harus dikelola dengan tata kelola pemerintahan yang baik, perencanaan yang tepat, anggaran yang efektif serta keberpihakan terhadap masyarakat,” kata Jimmi.

Ia menekankan, keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya diukur dari investasi dan pertumbuhan ekonomi. “Manfaat pembangunan harus dirasakan masyarakat melalui peningkatan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, lapangan kerja dan kesejahteraan di seluruh kecamatan dan desa,” harapnya

Jimmi juga menyoroti keterbatasan kemampuan fiskal daerah. Karena itu, APBD harus diarahkan pada program yang memberikan manfaat terbesar bagi masyarakat. “Pemerintah daerah dan DPRD juga dinilai perlu memperkuat pendapatan asli daerah, mengoptimalkan aset, serta mengembangkan sektor ekonomi baru.” Pungkasnya (ADV/*)