P-APBD 2026 Disepakati, Bupati Ardiansyah Sebut Ada Enam Prioritas Pembangunan

Foto Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman saat diwawancarai sejumlah awak media, pada Kamis (30/9/2026) malam di Kantor DPRD Kutim.

Sangatta – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) bersama DPRD Kabupaten Kutai Timur resmi menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2026 menjadi Peraturan Daerah (Perda), pada Rabu (30/9/2026) malam.

Bupati Kutai Timur, Ardiansyah Sulaiman, mengaku bersyukur seluruh tahapan pembahasan P-APBD 2026 akhirnya tuntas. Ia mengakui proses pembahasan antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD berlangsung sangat dinamis, mulai dari penyusunan KUA-PPAS hingga perincian nilai anggaran.

“Alhamdulillah malam hari ini kita telah menyelesaikan tahapan yang terakhir ya, terkait dengan perubahan anggaran dengan disepakatinya rancangan Perda APBD Perubahan menjadi Perda APBD Perubahan,” ujar Ardiansyah usai menghadiri rapat paripurna persetujuan bersama di Gedung DPRD Kutai Timur.

Ia mengungkapkan, sempat muncul kekhawatiran terkait jadwal rapat paripurna yang disusun secara simultan akibat panjangnya proses pembahasan. Namun, berdasarkan hasil konsultasi Sekretaris Dewan (Sekwan) kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), mekanisme tersebut dipastikan tidak bermasalah selama tahapan prosedur tetap dijalankan.

“Jadi ini yang membuat kita kalau pada malam pada hari ini tanggal 30 September ya bersemangat untuk menyelesaikan itu,” pungkasnya

Atas penyelesaian anggaran ini, Bupati Ardiansyah menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kutim, terutama anggota Banggar yang telah bekerja keras maraton hingga akhir.

Mengenai substansi perubahan anggaran, Ardiansyah menegaskan bahwa P-APBD 2026 memuat penambahan pada enam hal pokok yang menjadi prioritas pembangunan daerah. Prioritas tersebut mencakup peningkatan infrastruktur dan konektivitas, penguatan ekonomi, hingga sektor pangan.

“semua signifikan karena yang kita sampaikan di dalam perubahan ini adalah bagaimana kita mencoba menyiapkan ada enam pokok, terkait dengan yang apa namanya menjadi prioritas di dalam pembangunan ini. Dan ini akan ditambah pada saat perubahan ini ya, seperti itu. Terkait dengan infrastruktur dan konektivitasnya, terkait dengan ekonomi, terkait dengan pangan dan sebagainya. Seperti itu.” Pungkasnya (Caya/ADV/*)