Buka Konsultasi Publik RKPD 2027, Wabup Mahyunadi: SDM Adalah Aktor Utama Transformasi
SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) resmi memulai tahapan penyusunan rencana pembangunan masa depan melalui Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027. Dalam forum strategis ini, Wakil Bupati Kutim, Mahyunadi, menegaskan bahwa keberhasilan transformasi ekonomi daerah sangat bergantung pada kualitas manusianya.
Kegiatan yang mengusung tema “Transformasi Ekonomi Berkelanjutan melalui Penguatan Infrastruktur dan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Menuju Kutim Sejahtera” ini dibuka secara resmi di Ruang Meranti, Kantor Bupati Kutim, Rabu (4/3/2026).
Dalam arahannya, Mahyunadi menggarisbawahi bahwa infrastruktur semegah apa pun akan menjadi “benda mati” jika tidak dikelola oleh individu yang kompeten. Oleh karena itu, RKPD 2027 menempatkan pembangunan SDM sebagai pilar utama.
“Tema RKPD 2027 mengandung makna fokus pada mewujudkan transformasi ekonomi terbarukan dengan meningkatkan kualitas SDM. Merekalah yang nantinya akan menjadi aktor utama transformasi tersebut,” jelas Mahyunadi di hadapan para pemangku kepentingan.
Ia menambahkan, penguatan SDM menjadi sangat krusial di tengah upaya Pemkab Kutim untuk mulai beralih dari ketergantungan sektor pertambangan menuju sektor non-tambang yang lebih berkelanjutan, seperti pertanian, perkebunan, dan industri pengolahan.
Meskipun ambisi transformasi sangat besar, Mahyunadi mengingatkan jajarannya tentang realita keterbatasan kapasitas fiskal daerah. Fluktuasi dana transfer pusat menuntut pemerintah daerah untuk lebih disiplin dalam penganggaran.
“Keterbatasan fiskal menuntut kita semua untuk lebih disiplin dan selektif dalam menentukan prioritas pembangunan. Setiap program harus benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Data menunjukkan tren positif dalam pembangunan manusia di Kutai Timur. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tercatat naik menjadi 76,48 pada tahun 2025. Selain itu, angka kemiskinan juga berhasil ditekan dari 9,06 persen (2023) menjadi 8,07 persen (2025).
Namun, Mahyunadi menekankan bahwa tantangan masih ada, terutama dalam hal disparitas layanan dasar di wilayah pelosok dan sinkronisasi antara dunia pendidikan dengan kebutuhan industri lokal.
Di akhir sambutannya, Wabup Mahyunadi menginstruksikan seluruh Perangkat Daerah untuk segera menjabarkan target strategis ini ke dalam Rencana Kerja (Renja) yang terukur.
“Saya meminta seluruh Perangkat Daerah agar dapat menjabarkan seluruh target Pemerintah Kabupaten Kutim Tahun 2027 ke dalam rencana kerja yang berorientasi pada hasil,” pungkasnya.
