Kades Kandolo Pimpin APDESI Kutim, Siap Bawa Organisasi Lebih Terstruktur
SANGATTA – Era baru kepemimpinan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) resmi dimulai. Alimuddin, Kepala Desa Kandolo, resmi dilantik sebagai Ketua DPC APDESI Kutim periode 2025-2030 dalam seremoni yang berlangsung khidmat di Hotel Royal Victoria, Minggu (15/2/2026).
Dalam pidato perdananya, Alimuddin menegaskan komitmennya untuk membawa perubahan besar dalam tubuh organisasi. Ia ingin menghapus kesan bahwa APDESI hanya muncul di saat-saat tertentu tanpa arah yang jelas.
”Kami ingin menghadirkan bahwa kami itu bukan organisasi ‘tiba masa tiba akal’. Kami itu organisasi resmi dan nasional. Jadi harus terstruktur, jadi jelas,” tegas Alimuddin usai dilantik oleh Ketua DPD APDESI Kaltim, Suwali.
Langkah awal yang akan diambil Alimuddin adalah merajut kembali komunikasi antarkepala desa di Kutim yang sempat tersendat. Ia mengajak seluruh rekan sejawatnya untuk tunduk dan taat terhadap konstitusi organisasi.
Menurutnya, penguatan struktur internal sangat krusial agar APDESI memiliki posisi tawar yang baik dan dihormati di tingkat kabupaten. “Kami berharap APDESI bisa diperhitungkan dengan baik di kabupaten ini, bukan mengusung kepentingan perorangan, tetapi kepentingan masyarakat desa,” imbuhnya.
Meski bertekad memperkuat organisasi, Alimuddin mengklarifikasi bahwa keberadaan APDESI bukan untuk menjadi lawan pemerintah daerah. Sebaliknya, APDESI akan menjadi mitra strategis dalam mengawal program pembangunan agar tepat sasaran hingga ke pelosok desa.
”Visi misi kami sebenarnya lebih ke kearifan lokal masing-masing. Kita pada prinsipnya ingin mengawal program Bupati. APDESI akan memastikan hak-hak yang sudah dijanjikan kepada desa bisa tersampaikan dengan baik,” jelasnya.
Menyadari tantangan berat dalam pengelolaan desa, Alimuddin didampingi Sekretaris Andi Herman (Kades Teluk Pandan) dan Bendahara Benny (Kades Benua Baru), telah merumuskan program kerja melalui Raker dan Rakor yang digelar sebelumnya.
Salah satu agenda prioritas adalah pelatihan pengelolaan anggaran desa pada triwulan kedua tahun 2025. Program ini nantinya akan melibatkan Inspektorat dan Kejaksaan sebagai pemateri guna meningkatkan kecakapan perangkat desa dalam administrasi keuangan.
Menanggapi hal tersebut, Kepala DPMDES Kutim, Basuni, menyambut baik langkah APDESI. Ia berharap organisasi ini menjadi wadah kompilasi permasalahan desa yang kemudian dicarikan solusinya bersama pemerintah kabupaten.
”Saya perlu banyak diskusi dengan APDESI sehingga permasalahan bisa kita carikan bersama solusinya,” pungkas Basuni.
