Imbas Koreksi Anggaran Dari Pusat, TAPD Kutim Berencana Evaluasi Seluruh Pos Anggaran di Sejumlah OPD
SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) nampaknya bergerak cepat untuk merespons perubahan postur anggaran tahun 2026. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kini berencana memulai evaluasi menyeluruh terhadap sejumlah pos anggaran di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mengidentifikasi program-program yang akan ditunda atau dialihkan.
Langkah ini menyusul adanya koreksi terhadap APBD Murni 2026 yang semula disahkan sebesar Rp5,7 triliun, kini harus disesuaikan menjadi Rp5,1 triliun lebih. Penurunan ini dipicu oleh laporan Direktorat Jenderal Keuangan Kementerian Keuangan terkait kelebihan perhitungan Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp615 miliar.
Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Kutim sekaligus Ketua TAPD, Rizali Hadi, menyatakan bahwa agenda pembahasan penyesuaian anggaran akan segera dilaksanakan dalam waktu dekat untuk memastikan stabilitas fiskal daerah.
“Jadi kita harus melakukan penyesuaian itu. Dalam waktu dekat kita akan melakukan pergeseran,” ujar Rizali Hadi saat memberikan keterangan kepada awak media, Senin (26/1/2026).
Rizali memberikan sinyal bahwa proses evaluasi ini akan menyentuh hampir seluruh pos anggaran. TAPD akan memilah secara selektif kegiatan mana yang memiliki urgensi tinggi dan mana yang bisa ditangguhkan.
“Hampir semua (pos anggaran dievaluasi). Nanti kita lihat prioritasnya, mana yang pantas kita tunda, mana yang sekiranya bisa kita kurangi, atau dialihkan ke tahun depan,” tegasnya.
Senada dengan TAPD, Ketua DPRD Kutim, Jimmi, menjelaskan bahwa rasionalisasi anggaran ini merupakan langkah yang tidak bisa dihindari. Ia menyebutkan beberapa pos yang dipastikan terdampak adalah belanja operasional perangkat daerah, perjalanan dinas, hingga usulan pembangunan melalui Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD.
“Ini langkah yang tidak bisa dihindari karena hasil evaluasi pemerintah pusat menyatakan ada kelebihan sekitar Rp615 miliar dari DBH. Kalau ada kekurangan dana, ya mau tidak mau diambil dari kegiatan-kegiatan seperti perjalanan dinas,” jelas Jimmi.
Meski tengah melakukan “pembersihan” pada kegiatan non-prioritas, Jimmi menegaskan bahwa 50 program prioritas Bupati yang bersentuhan langsung dengan hajat hidup orang banyak tetap akan dipertahankan.
Namun, ia tidak menampik kemungkinan adanya penyesuaian dari sisi nilai anggaran maupun volume kegiatan agar tetap relevan dengan ketersediaan dana saat ini. “Program prioritas tetap harus jalan. Mungkin nilainya yang dikurangi, tapi tetap dilaksanakan,” pungkasnya. (*)
