APBD 2026 Diprediksi Anjlok ke Rp4,8 T, DPRD Kutim Lakukan Ini untuk Tambah Pendapatan
SANGATTA. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kutai Timur (Kutim) tahun 2026 diproyeksikan hanya mencapai sekitar Rp4,8 triliun. Angka ini menunjukkan penurunan drastis jika dibandingkan dengan APBD tahun 2024 yang mencapai lebih dari Rp14 triliun, atau APBD 2025 yang berada di kisaran Rp8 triliun.
Menyikapi proyeksi penurunan anggaran yang signifikan ini, DPRD Kutim mengambil langkah proaktif untuk membantu Pemerintah Kabupaten. Upaya yang dilakukan adalah dengan gencar mensosialisasikan Perda No. 4 Tahun 2025 (Perubahan Perda No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah). Perda ini diharapkan dapat dimaksimalkan untuk mencari sumber pendapatan pajak dan retribusi baru, atau menggarap pajak yang selama ini belum terkelola, demi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Anggota DPRD Kutim, Rahmadani, mengakui bahwa ia dan rekan-rekannya turun langsung ke lapangan untuk mensosialisasikan perda pajak dan retribusi.
“Kita turun tangan untuk mensosialisasikan Perda Pajak dan retribusi baru, dengan harapan bisa mendongkrak pendapatan, karena APBD kita tahun depan hanya sekitar Rp4,8 triliun lebih,” kata Rahmadani.
Salah satu sasaran utama sosialisasi adalah perusahaan-perusahaan besar, seperti PT KPC dan Indominko. Dalam pertemuan tersebut, pembahasan difokuskan pada profit sharing dan memaksimalkan beberapa sumber pajak yang termuat dalam Perda, seperti pajak kendaraan dan pajak penghasilan karyawan.
Dalam pertemuan dengan pihak perusahaan, DPRD secara spesifik meminta agar perusahaan mendorong mutasi administrasi perpajakan seperti, Mutasi NPWP, Pajak Alat Berat, dan Mutasi Plat Kendaraan.
Rahmadani menegaskan alasan imbauan mutasi plat nomor: “Karena mereka operasionalnya di Kutim, gunakan fasilitas di Kutim, seperti jalan yang dibangun dari APBD Kutim, maka mereka harus bayar pajak di Kutim. Sebaiknya plat nomornya pakai plat Kutim, agar pajaknya masuk Kutim,” ungkapnya (*/ADV)
