Fraksi Demokrat Sambut Baik Tawaran Kolaborasi Purnabakti KPC untuk Pembangunan Daerah
SANGATTA – Semangat pengabdian tak lekang dimakan usia. Hal ini tercermin jelas saat jajaran pengurus Persatuan Purnabakti Karyawan (PPK) PT Kaltim Prima Coal (KPC) menyambangi Gedung DPRD Kabupaten Kutai Timur (Kutim) pada Selasa (6/5/2025). Kedatangan mereka bukan sekadar silaturahmi, melainkan membawa misi besar siap bahu-membahu dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutim dalam merumuskan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) menuju Kutai Timur yang hebat.
Dalam audiensi yang berlangsung di ruang Hearing DPRD Kutim, PPK-KPC tak hanya memperkenalkan diri sebagai organisasi yang mewadahi para purnawirawan perusahaan tambang terkemuka di Kutim. Lebih dari itu, mereka dengan antusias memaparkan potensi sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki. Pengalaman puluhan tahun berkecimpung di dunia pertambangan, menurut mereka, adalah aset berharga yang sayang jika tidak dimanfaatkan untuk kemajuan Kabupaten Kutai Timur.
“Selain memiliki kekayaan sumber daya alam (SDA) yang melimpah, Kabupaten Kutai Timur juga memiliki sumber daya manusia (SDM) yang melimpah, namun sayangnya belum terkoordinasi dengan baik. Karena itulah kami membentuk Persatuan Purnabakti Karyawan PT KPC. Organisasi ini terdiri dari orang-orang yang memiliki kompetensi luar biasa. Jika potensi ini dimaksimalkan oleh pemerintah daerah, kami pikir tidak perlu jauh-jauh mencari tenaga ahli, karena SDM di Kutim sangat berlimpah,” kata Ketua PPK-KPC Dahlan Langgunu di hadapan sejumlah anggota DPRD Kutim.
Gayung bersambut, anggota DPRD Kutim yang juga merupakan Ketua Fraksi Partai Demokrat, Pandi Widiarto, menyambut baik inisiatif PPK-KPC. Ia mengakui bahwa para purnabakti KPC memiliki rekam jejak dan pemahaman mendalam tentang dinamika pembangunan di Kutai Timur.
“Saya sangat mengapresiasi inisiatif Bapak-bapak dan berharap forum ini dapat terus berlanjut. Jika diperlukan dukungan dari DPRD, saya siap membantu audiensi dengan rekan-rekan. Bagaimana caranya agar para purnawirawan atau pascapensiun KPC ini dapat bekerja sama dengan pemerintah, baik secara langsung maupun tidak langsung. Saya pribadi sangat berharap hal ini dapat terwujud. Kalau saya sih lebih berharapnya mungkin bisa kita tindak lanjuti, Pak Ketua [pimpinan rapat], audiensi dengan Pak Bupati atau Wakil Bupati,” ujar Pandi Widiarto.
Lebih lanjut, Pandi Widiarto memberikan saran agar dipertimbangkan adanya Memorandum of Understanding (MoU) sebagai pendamping langkah-langkah komitmen pemerintah. Terlebih saat ini sedang dibahas RPJPD, di mana ia juga tergabung dalam Panitia Khusus (Pansus) RPJPD. “Tentu kita akan mempersiapkan hilirisasi ke depan. Jika saat ini kita masih membahas B40, mungkin 50 tahun mendatang kita sudah mencapai B100, sejalan dengan wacana nasional,” terangnya.
Oleh karena itu, Pandi Widiarto sangat berharap proses pembangunan Kutai Timur 20 tahun ke depan dapat melibatkan para purnabakti PT KPC dengan kemampuan dan kompetensi yang dimiliki masing-masing. “Dengan luas wilayah dan jumlah penduduk yang tidak sebanding, saya pikir masih banyak potensi yang bisa digarap. Yang terpenting adalah komunikasi untuk memaksimalkan potensi ini. Terkadang, fokus pemerintah terpecah karena banyaknya hal yang harus diurus. Namun, dengan bantuan tim teknis dari para purnabakti, saya yakin pemerintah akan terbantu. Saya juga yakin Bapak Bupati sangat terbuka, dan saya sebagai perwakilan generasi muda juga harus mempersiapkan Kutai Timur 20 tahun ke depan. Jangan sampai ketika batu bara habis, kita dan anak-anak muda terdampak kebingungan mencari pekerjaan, dan akhirnya kami yang harus merantau kembali mencari pekerjaan,” terangnya.
Fraksi Partai Demokrat sangat mendukung dan berharap PPK-KPC dapat berjalan dengan baik dan memiliki legal standing yang kuat. “Saya harap Bapak Ketua dapat terus berkoordinasi intensif dengan Bapak Bupati dan tim teknisnya agar peran PPK-KPC dapat terintegrasi dalam setiap lini pengambilan kebijakan di pemerintah. Sekali lagi, kita berharap masa depan Kutai Timur diprioritaskan untuk anak-anak muda yang akan menjadi pelaku pembangunan di 10-20 tahun mendatang,” pungkas Pandi Widiarto. (*)
