Kutim Belum Tetapkan Status Darurat Bencana, Bupati Minta BPBD Siapkan Analisa Kebencanaan
Sangatta, – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) pada Kamis (30/1/2025) menggelar rapat koordinasi terkait penanganan banjir yang melanda beberapa wilayah di Kutim, termaksud Sangatta Selatan dan Sangatta Utara.
Rapat yang dipimpin oleh Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman ini dihadiri langsung oleh sejumlah pejabat terkait dari berbagai instansi lainnya, termasuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Sosial, Dinas Perkim, BPKAD, Bappeda.
Dalam rapat tersebut, dibahas berbagai upaya penanganan banjir yang telah dan yang akan dilakukan, seperti evakuasi warga terdampak, penyediaan bantuan logistic, dan dapur umum.
Meskipun demikian, Pemkab Kutim belum memutuskan untuk menetapkan status darurat bencana. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Idris Syam mengatakan jika hingga saat ini pemerintah belum menetapkan status darurat bencana lantaran diduga belum memenuhi kriteria penetapan status darurat bencana.
“Kan ada tiga kriteria penetapan status darurat bencana. Kalau berdasarkan potensi banjir dan hujan berdasarkan BMKG, curah hujan itu akan tinggi mulai akhir bulan Desember, Januari,Februari, potensi banjir,”ujarnya
Idris menambahkan bahwa pihaknya akan segera mengumpulkan data terkait banjir untuk mendukung upaya peningkatan kesiapsiagaan. Pengumpulan data ini bertujuan untuk merencanakan dan mengoptimalkan tindakan siaga bencana, sehingga dampak buruk akibat banjir dapat diminimalisir.
“Kami akan segera mengumpulkan data terkait banjir untuk mendukung upaya peningkatan kesiapsiagaan,”imbuhnya
Sementara itu, Bupati Ardiansyah Sulaiman menekankan kepada BPBD untuk segera menyiapkan analisa kebencanaan. terlebih menurut BMKG, curah hujan dengan intensitas tinggi diperkirakan akan berlangsung hingga Maret, meskipun kondisinya fluktuatif.
“karena aturan yang memungkinkan kita menggunakan dana belanja tidak terduga itu, sesuai dengan kriteria kebencanaan dan itu masuk kepada kedaruratan kebencanaan, tetapi kita kan tidak mau melihat masyarakat yang mendapatkan dampak bencana itu darurat atau tidak, maka dari itu untuk mengurangi beban mereka, diperlukan beberapa opsi berupa pemberian bantuan sembako,bantuan peralatan perahu untuk mereka bisa mobilisasi, itu yang perlu dimatangkan lagi, untuk disiapsiagakan terus,” kata Ardiansyah kepada sejumlah awak media.
Lebih lanjut,terkait bantuan logistik dari Dinas Sosial, kata Bupati Kutim, ternyata Dinas Sosial hanya mampu menyiapkan sekitar 500 paket sembako, “Dan itu tidak cukup memang, saya juga kaget dengarnya. Makanya saya tadi minta segera koordinasikan dengan Dinas Ketahanan Pangan yang bisa meminta bantuan. kita kan punya stok Bulog kalau tidak salah,” ujarnya.
Tak hanya itu, Ia juga menginstruksikan Dinas Sosial untuk tetap siaga dan terlibat dalam dapur umum yang telah dibuat oleh masyarakat.
“Dinas Sosial saya minta untuk tetap standby. Untuk dapur yang sudah dibuat oleh masyarakat mereka hadir di sana terkait dengan bahan baku tinggal di koordinasikan saja. Maksud dari koordinasi itu, kemarin secara pribadi saya sudah ada 1000 paket sebenarnya yang disalurkan, dan itu disalurkan ke beberapa lokasi,” bebernya
Namun karena pendistribusian bantuan tersebut, tidak terkoordinasi dengan tim sehingga seolah-olah tidak ada bantuan.
“Lagi-lagi mungkin, Dinas Sosial saya minta untuk standby terus, karena mereka yang punya kewenangan dan tupoksi terkait dapur tadi. Apakah sifatnya dapur umum atau dapur mandiri masyarakat. Mereka harus hadir disana dan mencari bahan-bahan bakunya,” imbuhnya
Sementara terkait SKPD yang lain, seperti PUPR dan Bappeda yang paham kebencanaan, bisa memberikan informasi terkini melalui teknologi yang mereka miliki ke pada SKPD terkait.
“Seperti dinas PUPR memiliki alat yang telah ditanam di beberapa pinggir sungai, pada bencana besar yang terjadi tahun 2022 lalu, itu sebagian masih ada yang berfungsi. Dan saya minta itu di informasikan ke Dinas terkait, untuk melihat kondisi dan bisa memetakan potensi bencana yang akan terjadi.” Pungkasnya (*)
