Sangatta – Dalam rangka mempersiapkan pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang aman dan lancar, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kutai Timur (Kutim) menggelar rapat strategis di Ruang Kerja Bupati Kutim pada Kamis (21/11/2024). Rapat ini dipimpin langsung oleh Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Kutim, H.M. Agus Hari Kesuma (AHK), dan dihadiri oleh sejumlah unsur pimpinan daerah.
Dalam pertemuan tersebut, Forkopimda membahas berbagai tantangan yang dihadapi, terutama terkait distribusi logistik ke wilayah terpencil seperti Tanjung Mangkalihat di Sandaran hingga Busang. Pjs Bupati Kutim menekankan bahwa kondisi geografis yang sulit menjadi tantangan utama yang harus diantisipasi secara matang.
“Distribusi logistik ke wilayah-wilayah terpencil membutuhkan perencanaan yang sangat matang, terutama mengingat kondisi geografis Kutim yang cukup menantang,” ujar Agus Hari Kesuma.
Kapolres Kutim, AKBP Chandra Hermawan, menambahkan bahwa pengamanan di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) menjadi prioritas utama. Skema pengamanan telah disiapkan dengan melibatkan personel gabungan dari Polda, Polres Kutim, Kodim 0909/KTM, Lanal Sangatta, dan Pemkab Kutim.
“Personel keamanan akan dikerahkan secara merata untuk memastikan proses pencoblosan berlangsung tertib dan aman, terutama di daerah yang rawan konflik,” jelas Kapolres.
Selain itu, Forkopimda juga menyoroti pentingnya pencegahan kecurangan, seperti praktik politik uang dan upaya memilih dua kali di wilayah perbatasan Kutim-Bontang. Ketua DPRD Kutim, Jimmi, menegaskan perlunya pengawasan ketat di TPS untuk menjaga integritas pemilu.
“Kecurangan sekecil apa pun harus diantisipasi. Kami juga meminta masyarakat untuk aktif melaporkan indikasi pelanggaran, termasuk politik uang,” ujar Jimmi.
Demi mendukung kelancaran Pemilu, Forkopimda meminta peran aktif Gakumdu (Penegakan Hukum Terpadu) untuk menangani potensi pelanggaran, serta menerbitkan surat edaran yang mewajibkan semua pihak, termasuk ASN dan perusahaan, memberikan waktu kepada karyawan untuk mencoblos.
Selain masa pencoblosan, Forkopimda juga membahas langkah antisipasi terhadap potensi konflik pasca-pemilu. Keamanan surat suara sebelum, selama, dan setelah pemilu menjadi prioritas utama.
Dengan koordinasi intensif ini, Forkopimda optimistis Pemilu 2024 di Kutim dapat berlangsung aman, damai, dan berintegritas, meski dihadapkan pada tantangan geografis.
“Kita ingin Pemilu 2024 menjadi momen demokrasi yang membanggakan bagi Kutai Timur. Sinergi dari semua pihak sangat penting untuk mewujudkan pemilu yang sukses,” tutup Agus Hari Kesuma. (*)
